SINGARAJA, BALI EXPRESS - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah II hadir di tengah ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) untuk membahas hal yang jarang dibicarakan secara ringan. Tentang uang, kepercayaan, dan pertumbuhan bisa berjalan seiring. Bertajuk “Peluang dan Tantangan Pengembangan Bali Utara” tak hanya bicara angka, tapi juga masa depan Bali Utara yang kerap tertinggal di balik gemerlap pariwisata Bali Selatan.
Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah II, Bambang S. Hidayat, menyebut, LPS dibentuk sebagai respons atas krisis moneter 1997/1998 yang mengguncang fondasi perbankan nasional. Saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank ambruk. Pemerintah lalu menerapkan kebijakan blanket guarantee—penjaminan seluruh kewajiban bank—untuk menenangkan publik.
“Langkah itu berhasil memulihkan kepercayaan, tapi juga membuat negara menanggung beban besar dan memicu risiko moral hazard,” ujar Bambang.
Dari sanalah LPS lahir lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Kini, peran LPS tak hanya menjamin simpanan nasabah bank, tapi juga polis asuransi, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Bambang menjelaskan, agar simpanan nasabah dijamin, ada tiga syarat utama, tercatat dalam pembukuan bank, tidak melebihi tingkat bunga penjaminan (3,50 persen untuk bank umum, 6 persen untuk BPR, dan 2 persen untuk valas), serta tidak melanggar ketentuan hukum.
Menurut data LPS, perbankan di Bali justru menunjukkan kinerja positif. Jumlah rekening mencapai 9,6 juta atau menempati peringkat ke-14 nasional, dengan total dana nasabah mencapai Rp191,2 triliun—peringkat ke-7 nasional dengan pertumbuhan 10,63 persen.
Baca Juga: Mobil Keliling BPKPD Buleleng, Cara Baru ‘Menyusupkan’ Kesadaran Pajak ke Warga
Sebagian besar rekening di Bali juga dijamin penuh. 99,88 persen di bank umum dan 99,97 persen di BPR. Namun, di balik angka gemilang itu, Bali masih menyimpan catatan kelam 10 BPR di Bali sudah dilikuidasi sejak 2005, membuat provinsi ini menempati peringkat kelima secara nasional dalam jumlah BPR yang ditutup.
“Ini jadi pengingat bahwa stabilitas keuangan tak hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal kehati-hatian,” tegas Bambang.
Dari perspektif Bank Indonesia, ekonomi Bali memang tumbuh positif dalam tiga tahun terakhir. 4,84 persen di 2022, 5,71 persen di 2023, dan 5,48 persen di 2024. Namun, Deputi Direktur BI Bali, Muhamad Shiroth, mengingatkan bahwa pertumbuhan itu tidak merata.
“Pariwisata masih jadi lokomotif dengan kontribusi 67,38 persen, sementara sektor non-pariwisata hanya 32,61persen. Sayangnya, hampir semua aktivitas ekonomi pariwisata itu terkonsentrasi di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan),” kata dia.
Hasilnya, investasi pun menumpuk di selatan. 46,7 persen di Badung dan 31,05 persen di Denpasar. Sementara Buleleng, yang menyimpan potensi besar di utara, hanya kebagian porsi kecil.
Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Kabupaten Buleleng, I Made Wirama Satria, mengungkapkan bahwa ekonomi Buleleng sejatinya tumbuh stabil sebesar 5,04 persen pada 2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penopang utama dengan kontribusi 20,40 persen, diikuti sektor akomodasi dan makan-minum (17,08 persen) serta perdagangan besar dan eceran (12,14 persen).
“Buleleng punya keunggulan di setiap kecamatan. Ada kopi, cengkeh, anggur, durian, padi, bahkan peternakan sapi. Tinggal bagaimana kita mengolah dan memasarkannya,” kata Wirama.
Pemerintah daerah, telah menyiapkan peta struktur ruang yang menata kawasan lindung, kawasan budaya, kawasan budidaya laut, hingga sistem transportasi sebagai dasar pembangunan jangka panjang.
Di sisi lain, Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha, Prof. Gede Adi Yuniarta, menyampaikan, pemerintah daerah punya pekerjaan rumah besar untuk menciptakan sektor unggulan yang bisa mengimbangi dominasi pariwisata Bali Selatan.
“Kalau mau mengembangkan pariwisata internasional di Buleleng, harus ada destinasi yang benar-benar membuat wisatawan mau menginap di sini. Kalau mau kuat di pertanian, produknya harus punya rantai nilai yang jelas—dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Ia menambahkan, strategi pengembangan daerah tak bisa hanya mengandalkan potensi, tapi juga harus mempertimbangkan keunggulan komparatif, daya saing, dan permintaan pasar. ***
Editor : Dian Suryantini