BALIEXPRESS.ID - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Jumat (7/11) menyampaikan Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terkait dua dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna.
Keduanya yaitu Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti tersebut juga membahas dua Ranperda Inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies dan Ranperda Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual.
Baca Juga: Kasus Penyimpangan Dana Komite dan PIP, Eks Kepsek SMKN 1 Klungkung Divonis 3,5 Tahun Penjara
Rapat dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Pimpinan Perangkat Daerah serta Pimpinan Instansi Vertikal.
Bupati Adi Arnawa mengatakan, penyusunan Rancangan APBD tahun 2026 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mandatori, wajib dan mengikat serta memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat prioritas.
Sehingga dipastikan keberlangsungan pelayanan dasar publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Baca Juga: Semarak Nusa Penida Festival, Tiga Kali Masuk KEN Kementrian Pariwisata
Untuk mewujudkan struktur APBD yang sehat dan realistis, Bupati Adi arnawa menyampaikan koreksi atau perubahan proyeksi PAD pada rancangan APBD 2026.
Pendapatan semula, yakni Rp 11,5 triliun lebih, menjadi Rp 9,5 triliun lebih atau berkurang sebesar Rp 2 triliun lebih.
Koreksi ini didasarkan pada realisasi PAD Badung dari tahun 2022-2024 terus menunjukkan tren peningkatan dari besaran akumulatif penerimaan PAD.
Baca Juga: Gelar Rapat Kerja, Komisi IV DPRD Badung Kawal Bantuan Rp 2 Juta per KK
Namun besaran akumulatif penerimaan PAD tersebut apabila dibandingkan dengan target, tidak linier karena target yang diproyeksikan terlalu besar.
Hal ini juga berpotensi menurunnya kinerja serapan belanja.
“Kami melihat tren realisasi PAD dari tahun ke tahun menunjukkan perlambatan. Serapan APBD 2022 mencapai 89 persen 2023 turun menjadi 75 persen dan 2024 menuju 2025 berada di kisaran 62 persen. Dengan kondisi seperti ini, kami perlu melakukan koreksi agar APBD 2026 bisa lebih sehat dan realistis,” jelasnya.
Pihaknya menerangkan, dengan koreksi target PAD menjadi Rp 9,5 triliun dan penurunan dana transfer dari pusat sekitar Rp 200 miliar menjadi Rp 800 miliar, maka total pendapatan daerah Badung pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp 10,3 triliun.
Jika ditambah dengan pembiayaan melalui skema pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun, total nilai APBD Badung 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 11,6 triliun, turun dari rancangan awal sebesar Rp 13 triliun.
Penyesuaian ini akan berdampak pada efisiensi belanja daerah, sebab sekitar Rp 2 triliun kegiatan perlu diadaptasi.
Dirinya pun memastikan kegiatan prioritas dan mandatori tetap menjadi perhatian utama.
“Kami sudah perintahkan Bappeda dan BPKAD untuk melakukan penyesuaian program. Kegiatan yang wajib, seperti pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap kami jaga. Prinsipnya, APBD harus sehat, realistis, dan memberi kepastian pelaksanaan program,” tegasnya.
Disisi lain, Bupati Adi Arnawa menyampaikan, apresiasi atas kinerja, analisis serta inisiatif Ketua, Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung.
Dirinya juga berterima kasih kepada Fraksi-Fraksi atas masukan, saran dan pemikirannya demi mewujudkan masyarakat Badung yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera, mandiri serta bersinergi untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Badung kedepannya.
“Kerjasama yang solid ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menuntaskan segala kebijakan yang pro rakyat,” jelasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga