BALIEXPRESS.ID - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, menyoroti kesemrawutan pemasangan tiang listrik dan tiang provider yang kerap dilakukan tanpa koordinasi dengan pemilik lahan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya mengganggu penataan lahan warga, tetapi juga memunculkan persoalan baru kepada masyarakat.
“Walaupun PLN adalah BUMN dan punya dasar hukum, bukan berarti boleh merugikan masyarakat. Ini tidak fair,” jelasnya, Minggu (16/11).
Selain merugikan warga, Politisi Partai Demoktat ini juga menilai kabel listrik dan tiang yang rendah menimbulkan risiko serius. Terutama saat masyarakat memasang penjor pada upacara adat. Ia menekankan bahwa PLN dan penyedia layanan telekomunikasi harus memahami titik-titik kabel bertegangan tinggi dan menyesuaikan ketinggian tiang demi keselamatan.
“Kalau depan rumah masyarakat itu kabel tegangan tinggi, seharusnya tiangnya dibuat lebih tinggi. Bali itu hidup dari adat dan budaya. Banyak ornamen keagamaan dipasang, jangan sampai kabel justru mengancam keselamatan,” imbuhnya.
Terkait estetika dan kenyamanan lingkungan, Tjok Asmara mendorong percepatan program penanaman kabel bawah tanah. Ia menilai keberhasilan pemasangan kabel bawah tanah di Jalan Raya Ubud seharusnya menjadi contoh bagi wilayah lain di Bali.
“Kalau bisa, tidak hanya di Ubud tetapi di seluruh Bali. Keindahan wilayah akan jauh lebih baik jika kabel berada di bawah tanah,” pungkasnya.*
Editor : Putu Agus Adegrantika