BALIEXPRESS.ID - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melantik 1.453 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPKPW) formasi 2025, di Taman Pecangakan, Kantor Bupati Jembrana, Senin (17/11/2025).
Pelantikan ini menjadi momentum istimewa karena digelar dua hari menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan.
Didampingi Wakil Bupati IGN Patriana Krisna, Bupati Kembang menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu.
Ia berharap momen kemenangan dharma atas adharma membawa vibrasi positif bagi seluruh aparatur dan masyarakat Jembrana.
Dalam arahannya di hadapan ribuan pegawai, Bupati Kembang menekankan perlunya pemahaman bersama terkait kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran 2026.
Ia mengungkapkan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat turun sangat signifikan, yakni Rp99,4 miliar dibanding tahun 2025.
“Ini angka yang sangat besar dan tentu berdampak bagi Jembrana yang kapasitas fiskalnya terbatas,” tegasnya.
Beberapa pos pendanaan strategis dipastikan hilang pada 2026, di antaranya DAU Pendidikan turun Rp31,6 miliar, DAU Kesehatan: turun Rp11,5 miliar, DAU PPPK turun Rp14,1 miliar, DAU Block Grant turun Rp13,1 miliar, Insentif Fiskal Rp14,6 miliar tidak lagi dialokasikan, Pendapatan PKB & bagi hasil pajak provinsi turun sekitar Rp33 miliar
Situasi ini membuat Pemkab Jembrana harus melakukan pengetatan anggaran secara menyeluruh.
Menghadapi tekanan fiskal tersebut, Bupati Kembang meminta seluruh aparatur mengubah pola pikir dalam pengelolaan anggaran.
Semua bentuk pemborosan diminta dihilangkan, mulai dari belanja ATK, BBM, konsumsi rapat, pemeliharaan gedung dan kendaraan, hingga belanja-belanja besar.
Di sisi lain, perangkat daerah diminta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikkan tarif yang bisa membebani masyarakat.
Setiap potensi PAD yang belum tergarap diminta dioptimalkan, termasuk menutup peluang kebocoran pendapatan.
Meski anggaran tertekan, Pemkab Jembrana berkomitmen tetap menjaga program pelayanan publik dan bantuan sosial, seperti rumah singgah, fasilitas PMI, antar-jemput pasien, santunan kematian, uang penunggu pasien, bedah rumah dan bedah warung, serta sejumlah program prioritas lain.
Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah menjaga kesejahteraan ASN, terutama agar TPP tidak tergerus penurunan TKD.
Selain itu, pemerintah tetap memperjuangkan kepastian status untuk tenaga Non ASN.
Pada tahun ini, Pemkab Jembrana telah mengangkat 601 pegawai Non ASN menjadi PPPK Penuh Waktu.
Sementara 1.453 pegawai Non ASN lainnya yang telah mengabdi minimal dua tahun resmi diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu per 1 Oktober 2025.
Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum mampu meningkatkan penghasilan pegawai.
“Kami mohon maaf karena belum bisa meningkatkan penghasilan. Ke depan, dengan peningkatan PAD, astungkara dapat dirumuskan skema gaji yang lebih baik,” ujar Kembang.
Dalam kesempatan itu, Kembang mengingatkan seluruh pegawai mengenai etika kerja dan pentingnya saling menghormati antarsesama aparatur.
“Jangan ada yang memperlakukan PPPK atau outsourcing seenaknya. Saya dan Pak Wakil juga tenaga kontrak, hanya saja masa kontraknya lima tahun dan bisa diperpanjang,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar tidak ada perintah-perintah yang berada di luar tugas kedinasan, seperti menyuruh menjemput anak atau membeli makan siang.
Kinerja, tegasnya, akan menjadi tolok ukur utama. Bagi PNS, kinerja menentukan promosi dan mutasi. Bagi PPPK, kinerja menentukan keberlanjutan kontrak.
“Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak memberikan hasil nyata,” tegas Kembang. (*)
Editor : I Made Mertawan