SINGARAJA, BALI EXPRESS – Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng kembali menjadi tempat lahirnya debat anggaran yang tajam pada Senin (24/11). Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, bersama Sekda Gede Suyasa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pembahasan APBD 2026 memasuki fase paling krusial. Fokus utamanya adalah menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merampingkan struktur belanja, dan menata organisasi birokrasi demi menghadapi penurunan dana transfer.
Sebelum duduk bersama eksekutif, DPRD menggelar pembahasan internal dengan format cross-check lintas komisi. Badan Anggaran (Banggar) dan Gabungan Komisi menyisir satu per satu pos anggaran, mengoreksi asumsi, hingga menyamakan prioritas yang akan dibawa ke meja diskusi bersama pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap catatan kritis dari komisi—mulai dari pendidikan hingga lingkungan—mendapat ruang dalam penyusunan final.
Di hadapan legislatif, TAPD memaparkan gambaran umum struktur APBD 2026 yang disesuaikan dengan kondisi fiskal terkini. Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2,60 triliun atau turun tipis 0,53 persen dari rancangan awal sebesar Rp2,61 triliun. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari berkurangnya dana transfer, baik dari pusat maupun antar daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah menunjukkan optimisme pada penguatan PAD. Dua sektor pendapatan menjadi sorotan. Pertama, pajak reklame yang jumlah titiknya meningkat signifikan berdasarkan SK Bupati Buleleng—dari 450 titik menjadi 780 titik. Kenaikan ini membuka peluang pendapatan dari sekitar Rp5 miliar menjadi Rp10–11 miliar. Kedua, retribusi perpanjangan IMTA, yang diproyeksikan menyumbang hingga Rp800 juta.
Sementara di sisi belanja, efisiensi menjadi kata kunci. Belanja daerah 2026 dirancang sebesar Rp2,85 triliun atau turun 0,49 persen dari rancangan awal. Penurunan belanja terutama ditopang kebijakan penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai mampu memotong biaya operasional tanpa mengganggu layanan publik. Pembiayaan daerah tetap di angka Rp234,1 miliar.
Dalam sesi diskusi lanjutan, legislatif menyoroti sejumlah isu strategis yang menuntut perhatian dalam RAPBD 2026. Kekurangan tenaga guru tetap menjadi problem klasik yang memerlukan penyesuaian kebijakan rekrutmen maupun redistribusi. Di sektor kepemudaan dan olahraga, Disdikpora ditegaskan agar mempersiapkan anggaran yang cukup untuk penguatan sarana dan dukungan kegiatan menuju kesiapan Buleleng sebagai tuan rumah Porprov Bali XVII pada 2027.
Bidang lingkungan juga mendapat sorotan khusus. Penanganan persampahan, pemangkasan pohon di jalan umum, serta penguatan sarana prasarana menjadi catatan tegas agar layanan publik tidak mandek. Selain itu, peningkatan kualitas layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi perhatian, terutama dalam pengawasan, pembinaan usaha, dan kecukupan fasilitas pelayanan digital.
Setelah rangkaian pandangan, kritik, dan rekomendasi dihimpun, rapat menyepakati bahwa rancangan APBD 2026 siap dibawa ke tahap lanjutan dengan pengambilan keputusan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna.
Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya menegaskan DPRD akan menjaga proses berjalan tepat waktu dan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“APBD harus tetap produktif meski fiskal menantang,” ujarnya.
Sementara Sekda Gede Suyasa memastikan pemerintah daerah siap menindaklanjuti hasil pembahasan, seraya menjaga kualitas layanan dasar publik di tengah keterbatasan anggaran.
Dengan demikian, APBD Buleleng 2026 bergerak satu langkah lebih dekat menuju finalisasi—menjadi fondasi kebijakan pembangunan yang lebih efisien, mandiri, dan adaptif menghadapi tekanan fiskal
tahun mendatang. ***
Editor : Dian Suryantini