BALIEXPRESS.ID- Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dan merehabilitasi 3 juta unit rumah per tahun.
program ini diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan nasional.
Salah satunya adalah di Kabupaten Tabanan, dari data yang diberikan Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga saat menerima kunjungan Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati di Tabanan, Selasa (25/11).
Dalam acara tersebut, Wabup Dirga menyebutkan jika saat ini di Kabupaten Tabanan jumlah rumah tak layak huni sebanyak 4.575 unit.
“Rumah-rumah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Tabanan. Kami berharap untuk kedepannya, Kementerian PKP bisa segera menindaklanjuti data tersebut,” jelasnya.
Dirga juga berharap untuk kedepannya, bantuan dari Kementerian PKP baik itu berupa FLPP dan bantuan stimulan bisa meningkat.
Untuk saat ini, Dirga menyebutkan Kabupaten Tabanan sudah menerima bantuan dari Kementerian PKP untuk renovasi 31 unit rumah.
Sehingga sebanyak 139 kepala keluarga yang ada di kabupaten Tabanan sudah bisa memiliki rumah layak huni.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, yang mewakili Menteri PKP,
Menyatakan jika saat ini penyediaan rumah layak huni ini saat ini menjadi program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
“Program ini merupakan salah satu program yang dirancang untuk mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia. APBN yang disediakan pun meningkat setiap tahunnya, tahun ini disediakan untuk 45 ribu rumah, sedangkan tahun depan mencapai 400 ribu unit rumah,” paparnya.
Direktur PT. BCA Land, I Gede Suardita sebagai salah satu mitra penyedia perumahan berharap, kedepan pemerintah dapat menaikkan harga rumah subsidi.
Hal ini karena harga tanah di Kabupaten Tabanan juga sudah mengalami kenaikan, termasuk juga harga bahan bangunan.
“Harapan saya ada kenaikan harga di atas Rp200 jutaan, kami tetap mengabdi untuk membuat rumah subsidi karena di Bali ini backlog perumahan 15 ribu dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terpusat di kawasan sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan),” terangnya. (gek)
Editor : IGA Kusuma Yoni