BALIEXPRESS.ID- Kebiasaan sejumlah proyek Pemkab Bangli yang baru ditender setelah beberapa bulan tahun anggaran berjalan menjadi sorotan DPRD.
Pola yang terus berulang ini dinilai berdampak pada lambatnya perputaran ekonomi dan berimbas pada rendahnya serapan anggaran di awal tahun.
Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa, mengatakan keterlambatan tender umumnya dipicu ketidakjelasan sumber pendanaan, terutama anggaran yang bersumber dari BKK.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah tidak berani memproses tender sebelum dana benar-benar tersedia.
Selain itu, menurut politikus Partai Demokrat ini, ada pula kebiasaan menunda proses tender.
Sudiasa menegaskan, apabila pendanaan berasal dari pos anggaran yang sudah jelas seperti DAK, DAU, maupun PAD, proses lelang seharusnya bisa dipercepat.
Tidak perlu menunggu hingga berbulan-bulan setelah tahun anggaran berjalan.
Percepatan tender, kata dia, penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan penyerapan anggaran.
“Tidak mesti harus di pertengahan tahun. Awal Januari harus sudah tender,” ujar Sudiasa ditemui Kamis (27/11/2025).
Sudiasa juga mengingatkan risiko yang muncul bila tender dimulai telat.
Jika terjadi gagal tender, pemerintah masih memiliki waktu cukup untuk melakukan tender ulang apabila proses dimulai sejak awal tahun.
“Kalau di akhir tahun, istilah Menteri Keuangan, uangnya menumpuk,” kata Sudiasa.
Menurutnya, setelah APBD disahkan dan hasil verifikasi gubernur turun, pemerintah daerah sebenarnya sudah diperbolehkan memulai persiapan untuk proyek tahun berikutnya.
Tidak harus menunggu tahun anggaran benar-benar berjalan. “Januari tender sudah bisa jalan,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Sekretaris Komisi III DPRD Bangli ini, seharusnya memiliki perencanaan dari awal mengenai proyek-proyek mana saja yang harus ditender lebih cepat agar realisasi pembangunan tidak kembali menumpuk di akhir tahun. (*)
Editor : I Made Mertawan