DENPASAR, BALI EXPRESS - Menjelang periode Natal dan Tahun Baru, Bali dipetakan sebagai wilayah berisiko tinggi mengalami hujan ekstrem.
Pemerintah Provinsi Bali memastikan upaya normalisasi pascabencana banjir besar yang terjadi pada September 2025 terus berjalan.
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali memberikan pembaruan terkait perkembangan kegiatan tersebut.
Kepala DKLH Provinsi Bali, I Made Rentin, ditemui setelah Apel Siaga Bencana Provinsi Bali di Lapangan Renon, Selasa (2/12), menjelaskan bahwa program Gotong Royong Semesta Berencana yang diinisiasi Gubernur Bali telah memasuki fase kedua pada November 2025.
Baca Juga: Bawaslu Bangli Bersiap Surati BKN, Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Netralitas Camat dan Kabid
Pada tahap awal, ribuan personel dilibatkan dalam penanaman pohon secara serentak.
“Di fase kedua kemarin secara kuantitas dan jumlah personil mungkin mengalami pengurangan, karena di samping suasana hari raya Umanis Kuningan, secara terpisah teman-teman di Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama, baik kebersihan lingkungan maupun penanaman pohon,” jelas Rentin.
Ia menekankan bahwa arahan Gubernur Bali adalah menjalankan dua fokus utama dalam program tersebut: penanaman pohon dan menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan rutin setiap bulan.
Pada dua fase awal, gerakan ini terpusat di Kabupaten Badung, yakni Desa Bongkasa Pertiwi dan kawasan Teluk Benoa dengan penanaman lebih dari dua ribu mangrove.
Baca Juga: Pansus Tata Ruang DPRD Bali Ancam Bongkar 13 Bangunan Melanggar di DTW Jatiluwih
Ke depan, Rentin berharap kabupaten lainnya turut mengambil peran sebagai penyelenggara kegiatan yang sama.
Pasalnya, dari kebutuhan ideal tutupan hutan sebesar 30 persen, saat ini Bali baru berada di angka 23,27 persen.
“Gubernur memiliki target dan ekspektasi yang cukup terukur, sampai dengan dua tahun ke depan, tidak lewat dari tahun 2027 beliau berharap dengan gerakan gotong royong semesta berencana, cakupan lahan dan cakupan hutan di Provinsi Bali bisa mendekati atau bahkan ekspektasi beliau melampaui angka 30 persen,” bebernya.
Rentin mengungkapkan 7,1 persen sisanya telah dipetakan sebagai lahan kosong yang memerlukan intervensi penanaman.
Upaya ini didampingi Pokli Gubernur bidang penyelamatan ekosistem dan disertai koordinasi penyediaan bibit dengan sejumlah balai di bawah Kementerian Kehutanan.
Gerakan penanaman tidak hanya menyasar Badung dan Denpasar, tetapi seluruh wilayah Bali agar pemerataan penghijauan dapat tercapai.
“Berbagai jenis, mangrove, pohon buah, bibit tanaman, termasuk pohon kayu. Pohon kayu dimaknai sebagai pohon yang kontekstualnya berada di kawasan hutan. Jadi kita kolaborasi 7,1% itu kita berharap tidak lewat dari 2027 bisa kita selesai,” tandasnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Bencana di Sumatera: Bukti Kehadiran Pemerintah dengan Respons Cepat
Selain penghijauan, normalisasi sungai juga berlanjut secara berkesinambungan.
DKLH bersama Dinas PUPR Provinsi Bali dan Balai Wilayah Sungai Bali-Penida terus menurunkan tim untuk melakukan pengerukan sedimentasi yang dinilai sudah menumpuk cukup parah di sejumlah titik aliran air.
“Proses tumpukan lumpur sedimentasinya, sehingga harapan kita dalam beberapa bulan ke depan baik PUPR Provinsi Bali, Balai di bawah Kementerian PU termasuk di bawah Kementerian Kehutanan bersinergi bersama-sama untuk melakukan proses pengerukan sedimentasi di beberapa areal sungai di Provinsi Bali,” tandasnya.(***)
Editor : Rika Riyanti