BALIEXPRESS.ID - Menghadapi potensi hujan ekstrem pada libur Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi Bali menggelar Apel Siaga Bencana di Lapangan Renon, Selasa (2/12).
Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, sebagai tindak lanjut pembelajaran dari musibah banjir besar yang melanda sejumlah wilayah pada September 2025 lalu.
Dalam arahannya, Dewa Indra menegaskan bahwa fenomena cuaca yang semakin tidak menentu harus disikapi dengan kewaspadaan penuh.
Banjir yang terjadi di awal September, ketika Bali bahkan belum memasuki musim hujan, menjadi bukti bahwa ancaman bencana dapat muncul sewaktu-waktu.
Baca Juga: Jelang Nataru Berisiko Hujan Ekstrem, DKLH Bali Percepat Normalisasi dan Gerakan Penanaman Pohon
“Bahkan ketika itu, Bali belum memasuki musim hujan. Ke depan, situasi serupa tidak mustahil bisa terulang kembali. Selain banjir, masalah lain yang juga potensi terjadi, seperti angin kencang, tanah longsor, dan juga gelombang tinggi di kawasan pesisir,” ucap Dewa Indra.
Ia menyebut kesiapsiagaan lintas sektor sebagai langkah penting untuk meminimalkan risiko.
Bali, meski dianugerahi keindahan alam dan budaya, berada di wilayah rawan bencana akibat posisinya di kawasan cincin api dan kerentanan hidrometeorologis.
“Paling tidak resikonya bisa kita kurangi seminimal mungkin. Berbagai kegiatan mitigasi memang telah dilaksanakan. Dan banyak diantaranya saya pimpin langsung. Tetapi kesiapsiagaan tetaplah sangat penting. Terlebih puncak musim hujan diperkirakan terjadi di bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2026,” imbuhnya.
Baca Juga: Pansus Tata Ruang DPRD Bali Ancam Bongkar 13 Bangunan Melanggar di DTW Jatiluwih
Dewa Indra juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, termasuk melalui apel siaga seperti yang dilaksanakan di Bali.
Melalui momentum ini, ia menegaskan tiga arahan teknis: memperkuat kolaborasi Pentahelix—pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi; memastikan kesiapan personel dan peralatan hingga prosedur evakuasi; serta menjaga kemampuan mobilisasi seluruh unsur kebencanaan di tingkat provinsi untuk membantu kabupaten/kota.
“Tadi saya sudah melihat dan memeriksa kekuatan personel dari berbagai komponen sampai dengan peralatan, kendaraan operasional, hingga logistik. Menurut saya, semua sudah berada dalam kondisi baik,” terangnya.
Sesuai prakiraan BMKG, puncak musim hujan akan terjadi pada Januari–Februari 2026 dengan intensitas hujan yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor.
Dewa Indra mengatakan, Bali saat ini belum menerima alat pendeteksi banjir dari pemerintah pusat. Perangkat tersebut masih dalam tahap penyelesaian Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk pengujian sinyal dan efektivitas.(***)
Editor : Rika Riyanti