BALIEXPRESS.ID - Permasalahan di wilayah Desa Adat Jimbaran, Kuta Selatan telah berakhir damai.
Hanya saja kasus pertikaian yang dipicu oleh oknum warga pendatang memang kerap kerap terjadi.
Untuk itu Anggota DPRD Badung berencana membahas masalah ini agar tidak terulang lagi.
Baca Juga: Rumah Budaya Pande Sawan, Upaya Menjaga Warisan Besi dan Perunggu dari Ancaman Kepunahan
Rencananya akan dibuatkan Peraturan Daerah untuk antisipasi permasalahan terulang.
Bahkan jika memungkinkan akan mengaktifkan kembali Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem).
Anggota Komisi I DPRD Badung, I Made Tomy Martana Putra mengatakan, dirinya ikut mendampingi masyarakat Jimbaran saat menggelar aksi damai dibPolsek Kuta Selatan.
Baca Juga: Cening Jasa, Tiga Dekade Lebih Bersama Sapi Grumbungan
Ia mengaku, aksi tersebut adalah bentuk spontanitas lantaran ingin dua saudaranya bebas dari penahanan.
Beruntungnya kasus yang melibatkan dua warga lokalndan pendatang ini telah berakhir damai.
“Saya mengapresiasi Kapolresta Denpasar yang turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat jimbaran. Memang gerakan ini adalah spontan, Meskipun saya dari pecatu saya terpanggil untuk ikut,” ujar Tomy, Rabu (3/12).
Baca Juga: BRI Sabet Penghargaan Penggerak Sektor Keuangan: Holding Ultra Mikro Diakui Dongkrak Ekonomi Rakyat
Pihaknya menyebutkan, kasus serupa kerap terjadi di wilayah pariwisata. Seperti di wilayah asalnya yakni Desa Pecatu, Kuta Selatan.
Kasus yang dipicu oleh oknum penduduk pendatang ini pun ditakutkan dapat mengurangi kunjungan wisatawan.
“Kita semua tahu Bali ini merupakan daerah yang bertoleransi tinggi, sangat terjaga ke-Bhineka-an ini, tapi kasus ini terus ada. Saya khawatir kalau terus begini, wisatawan mohon maaf akan takut ke Bali atau ke Badung,” ungkapnya.
Meski demikian Tomy mengaku, bukan anti terhadap warga pendatang.
Sebab dirinya yang juga pelaku usaha di bidang pariwisata juga masih mempekerjakan penduduk pendatang.
Namun terkait permasalahan serupa yang kerap terulang, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Badung ini pun akan membahas lebih lanjut di DPRD Badung.
Apalagi masyarakat sangat resah dan telah meminta Kipem diaktifkan kembali.
"Memang dari masyarakat selalu menggaungkan ke pola lama yaitu Kipem, ya nanti akan kami bahas lagi di DPRD. Kasus ini menjadi evaluasi dan repleksi kedepannya,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Angota Komisi II DPRD Badung, I Made Sudira.
Ia yang juga mengawal kasus ini menyatakan, permaslahan serupa memang kerap terjadi.
Untuk itu dirinya mengajak seluruh pihak, baik aparat penegak hukum hingga desa adat melakukan penguatan kedepannya.
“Ini akan menjadi momentum juga bagaimana kita ke depan. Karena sedikit sekali ada gerakan yang namanya anarkis, keributan, ini akan berdampak terhadap pariwisata,” tegas Sudira.
Politisi asal Jimbaran ini juga mengajak seluruh desa adat untuk terus melakukan pendataan.
Langkah ini dinilai sebagai deteksi awal untuk mengetahui maksud dan tujuan dari warga pendatang datang ke wilayahnya.
Sekaligus bentuk dari penertiban warga yang tidak beridentitas.
“Ini momentum kita bersama, ayo kita sama-sama, bekerja sama untuk menjaga Bali ini, agar lebih kondusif,” imbuhnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga