BALIEXPRESS.ID – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XV Tahun 2025 bertema “Musda PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi” di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Rabu (3/12).
Musda ini menjadi momentum konsolidasi internal dan perumusan strategi penataan sektor pariwisata Bali di tengah tren global yang dinamis.
Ketua PHRI BPD Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace menegaskan pentingnya evaluasi dan penataan data akomodasi untuk penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Musda ini bukan sekedar agenda rutin sesuai dengan anggaran dasar, tetapi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kita organisasi dan sektor pariwisata Bali pada khususnya. Merumuskan strategi adaptif di tengah dinamika global ekonomi dan lingkungan. Memperkuat peran PHRI sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kualitas layanan pariwisata yang berkelanjutan. Dan membangun konsolidasi internal agar PHRI semakin solid menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Baca Juga: Berkaca dari Kasus Jimbaran, DPRD Badung Berencana Bahas Pengaktifan Kipem
Dalam sambutannya, Cok Ace menyoroti ketidaksesuaian jumlah akomodasi yang terdata online dengan jumlah anggota PHRI yang resmi tercatat.
“Kalau melihat di data-data online tidak kurang dari 16.000 akomodasi yang ada di Bali, Pak Gubernur. Tapi sampai sekarang yang baru tercatat menjadi anggota baru sekitar 370 anggota. Tentu ini sangat menyulitkan bagi kami dan juga dalam rangka memberi masukan kepada Pak Gubernur, tentu tidak valid data yang kami ajukan,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat implementasi tata kelola perusahaan guna mendukung kebijakan pariwisata berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PHRI Hariyadi B.S. Sukamdani menegaskan Bali sebagai tulang punggung pariwisata nasional.
Baca Juga: Cening Jasa, Tiga Dekade Lebih Bersama Sapi Grumbungan
Ia mengungkapkan masalah menjamurnya akomodasi ilegal berbasis sharing economy yang mengganggu iklim usaha.
“Namun demikian Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian yang jasa akomodasi resmi, resmi dalam arti kata berizin, Pak. Itu mayoritas adalah dari pengusaha lokal baik itu lokal Bali maupun lokal nasional. Tapi yang tidak berizin itu yang banyak malah warga negara asing, Pak,” ungkapnya.
Hariyadi menyoroti peran Airbnb dan platform serupa yang perlu ditertibkan mengacu praktik seperti negara lain seperti Singapura.
“Dan itulah mengapa kalau Bapak Ibu sekarang jalan-jalan ke Singapura, room rate-nya itu relatif sangat tinggi. Nah, ini harapan kami Bapak Gubernur mudah-mudahan ini juga bisa kita terapkan di Bali agar pendapatan daerah itu juga akan meningkat, ketertiban akan terjamin dan juga dari pelaku usaha jasa akomodasi di Bali ini juga akan semakin baik,” katanya.
Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata, Masruroh, menyampaikan penghargaan atas kontribusi PHRI Bali yang menopang setengah dari jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.
“Namun demikian, tantangannya memang cukup serius bahwa perlu adanya ketertiban perizinan, kesetaraan persaingan usaha dan lain-lain konsistensi standar layanan karena bagaimanapun yang kita harapkan adalah wisatawan dapat memberi memiliki kesan yang bagus,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Berfungsi di Catus Pata Bangli, TL Dipindah ke Pertigaan Cempaga
Ia menegaskan pemerintah pusat telah menerbitkan regulasi untuk memperkuat tertib perizinan usaha akomodasi, serta memperluas penerapan prinsip ekonomi hijau.
Musda dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Dalam sambutannya, Koster memaparkan kontribusi pariwisata Bali yang mencapai 54,5 persen devisa pariwisata nasional namun belum mendapatkan dukungan pembangunan yang memadai.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya tindakan tegas menghadapi tantangan pariwisata ke depan.
Baca Juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru, Pemprov Bali Gelar Apel Siaga Bencana
“Saya akan bertindak tegas, keras, berani di periode kedua ini. Mulai 2026 saya sedang menyiapkan tatanan untuk melakukan tindakan tegas ini. Kalau tidak dikelola dengan tegas, keras, berani, maka Bali ini akan menghadapi masalah besar ke depan,” katanya.
Koster juga menyinggung isu krusial lainnya seperti berkurangnya populasi masyarakat lokal Bali serta kebutuhan menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan sebagai fondasi pariwisata.
Musda PHRI Bali XV diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis dalam penataan akomodasi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan pariwisata Bali tetap berdaya saing di tingkat global.(***)
Editor : Rika Riyanti