BALIEXPRESS.ID– Di tengah derasnya arus komunikasi digital, ruang publik kian diwarnai perdebatan, misinformasi, hingga ujaran kebencian.
Kondisi ini memunculkan kembali pentingnya bentuk komunikasi yang memungkinkan dialog berlangsung secara utuh, berimbang, dan manusiawi.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Hindu Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Dr. I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos., M.Si, menilai komunikasi tatap muka masih memegang peranan sentral dalam membangun empati dan kepercayaan publik.
Menurutnya, kemajuan teknologi tidak serta-merta mampu menggantikan kekuatan perjumpaan secara langsung.
Pandangan tersebut disampaikan Hendrawathy di sela-sela talkshow “Hate Speech Online: Regulasi Komunikasi Versus Kebebasan Berpendapat” yang digelar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Hindu UHN Sugriwa angkatan 2024 dan 2025 di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Sabtu (13/12/2025).
Hendrawathy menjelaskan, komunikasi langsung menghadirkan dimensi emosional yang sulit ditemukan dalam komunikasi digital.
Ekspresi wajah, gerak tubuh, hingga intonasi suara memungkinkan pesan tidak hanya dipahami secara logis, tetapi juga dirasakan secara emosional oleh penerima pesan.
Keunggulan lain dari komunikasi tatap muka terletak pada proses umpan balik yang berlangsung secara langsung.
Respons audiens dapat segera terbaca, sehingga komunikator mampu menyesuaikan cara penyampaian pesan apabila muncul penolakan, kebingungan, atau perbedaan pemahaman.
Dalam situasi maraknya penyebaran informasi yang terpotong konteks, komunikasi tatap muka juga dinilai lebih aman dari distorsi makna.
Pesan disampaikan secara menyeluruh, sehingga peluang terjadinya misinformasi dan disinformasi dapat diminimalkan.
Komunikasi langsung, lanjut Hendrawathy, memberi ruang dialog dua arah yang setara.
Proses klarifikasi dan pencarian kesepahaman dapat berlangsung secara langsung, bukan sekadar pertukaran pesan satu arah sebagaimana sering terjadi di media digital.
Ia juga menyoroti aspek etika komunikasi. Kehadiran fisik dalam interaksi antarpersonal cenderung menekan agresivitas verbal yang kerap muncul di ruang digital yang anonim.
Dengan demikian, komunikasi tatap muka dinilai lebih efektif dalam meredam konflik dan ujaran kebencian.
Dalam ranah politik, komunikasi tatap muka memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat ikatan sosial antara politisi dan masyarakat.
"Dalam komunikasi politik, tatap muka mampu menciptakan rasa diperhatikan dan diakui di pihak konstituen. Dengan begitu, legitimasi dan kepercayaan publik pada politisi sebagai komunikator, menjadi di mata publiknya," ungkapnya.
Perbincangan komunikasi politik ini merupakan agenda rutin Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Hindu UHN Sugriwa yang dilaksanakan setiap akhir semester.
Kegiatan ini dirancang untuk melatih nalar kritis, etika berkomunikasi, serta kemampuan berbicara di ruang publik bagi mahasiswa.
Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budi Utama, yang membagikan pengalaman praktik komunikasi politik tatap muka sejak menjabat sebagai anggota DPRD Bangli pada 1999 hingga kini duduk tiga periode di DPRD Bali.
Politikus PDIP asal Susut, Bangli ini juga menyinggung tantangan baru berupa ujaran kebencian yang menyertai perkembangan komunikasi digital.
Narasumber lainnya, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Bali, I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan, menekankan pentingnya membedakan karakter media massa dan media sosial.
Ia menjelaskan bahwa lembaga penyiaran terikat pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, sehingga informasi yang disampaikan memiliki mekanisme pengawasan.
Widiana Kepakisan mengajak mahasiswa lebih selektif dalam mengonsumsi informasi dengan mengandalkan media arus utama serta media penyiaran seperti radio dan televisi. (*)
Editor : I Made Mertawan