SINGARAJA, BALI EXPRESS – Kabupaten Buleleng tengah berada dalam tekanan serius. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan kian mendesak. Di sisi lain, kemampuan fiskal justru semakin menyempit. Ketergantungan pada dana transfer pusat, tingginya belanja pegawai, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi simpul persoalan yang tak bisa lagi ditunda penyelesaiannya.
Situasi inilah yang mengemuka dalam diskusi akhir tahun 2025 yang digelar Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) di Krisna Beach Street, Singaraja, Selasa (16/12). Forum yang mempertemukan pemerintah daerah, insan pers, dan komponen masyarakat ini mengangkat tema Strategi Pembiayaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Percepatan Pembangunan Kabupaten Buleleng.
Presiden KJB, Putu Nova A. Putra, menegaskan bahwa diskusi ini bukan sekadar agenda seremonial penutup tahun, melainkan ruang refleksi dan tekanan publik terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, jurnalis memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penyalur aspirasi dan pengawal kepentingan masyarakat.
“KJB tidak hanya berbicara soal literasi informasi. Forum ini menjadi ruang bagi publik dan jurnalis untuk menyampaikan masukan strategis bagi kemajuan Buleleng,” ujar Putu Nova.
Ia secara terbuka menyoroti ketergantungan Buleleng terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai semakin berisiko seiring munculnya kebijakan efisiensi dan potensi pemangkasan dana transfer ke daerah. Jika tidak diantisipasi, pembangunan daerah dikhawatirkan berjalan di tempat.
“Selama ini kita sangat bergantung pada pusat. Ke depan, pendapatan daerah tidak bisa hanya bertumpu di sana. Harus ada strategi pembiayaan alternatif, termasuk membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta,” tegasnya.
Tekanan fiskal tersebut kemudian dijawab langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra. Ia mengapresiasi peran KJB yang dinilainya konsisten berkolaborasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol melalui kritik yang konstruktif. Sutjidra mengakui, tema diskusi yang diangkat sangat relevan dengan kondisi nyata fiskal Buleleng saat ini.
“Faktanya, fiskal Buleleng sangat rendah, bahkan terendah di Bali. Dengan wilayah terluas, jumlah penduduk besar, dan angka kemiskinan tertinggi, tantangan pembangunan kita jauh lebih berat,” ungkapnya.
Baca Juga: Belanja Pegawai Buleleng Lampaui Batas, Bupati Sutjidra Tempuh Kebijakan Pemotongan TPP
Salah satu persoalan krusial, lanjut Sutjidra, adalah struktur belanja daerah yang belum ideal. Dari ketentuan mandatory spending, belanja pegawai maksimal 30 persen. Namun di Buleleng, angka tersebut sempat menembus 47 persen. Kondisi ini secara langsung memangkas ruang fiskal untuk pembangunan.
“Setelah evaluasi bersama TAPD, kami terpaksa mengambil langkah pemotongan TPP. Ini keputusan yang sangat berat, tetapi harus dilakukan agar ada celah fiskal,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas. Sutjidra mengakui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rata-rata lama sekolah di Buleleng masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, sejumlah langkah konkret mulai dilakukan.
Pemkab Buleleng, kata dia, berhasil melobi pemerintah pusat hingga memperoleh program revitalisasi 59 sekolah dengan pembiayaan hampir 50 persen dari pusat. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasi di Universitas Panji Sakti (Unipas) juga mulai dirintis untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja siap pakai.
“Pendidikan vokasi sangat penting, terutama di bidang kesehatan, agar lulusan bisa langsung terserap dunia kerja,” jelasnya.
Diskusi akhir tahun KJB ini diharapkan menjadi ruang dialog berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan SDM, forum ini menegaskan satu hal: percepatan pembangunan Buleleng tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama, melainkan membutuhkan strategi baru yang lebih berani dan terukur. ***
Editor : Dian Suryantini