BALIEXPRESS.ID- Rencana regrouping atau penggabungan SD Negeri (SDN) 5 Batuagung ke SDN 3 Batuagung, Kabupaten Jembrana, mendapat penolakan keras dari para orang tua siswa.
Kebijakan tersebut dinilai memberatkan dan kurang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
Regrouping direncanakan lantaran jumlah siswa SDN 5 Batuagung dinilai belum memenuhi standar minimal pemerintah pusat, yakni 70 siswa per sekolah.
Saat ini, sekolah yang berdiri sejak tahun 1974 tersebut hanya memiliki 63 siswa.
Adapun rincian jumlah siswa di SDN 5 Batuagung yakni kelas I sebanyak 11 siswa, kelas II 10 siswa, kelas III 11 siswa, kelas IV 8 siswa, kelas V 14 siswa, dan kelas VI 8 siswa.
Dengan jumlah tersebut, sekolah ini masuk kategori di bawah standar dan direncanakan akan digabung ke SDN 3 Batuagung yang berjarak sekitar dua kilometer ke arah utara.
Penolakan disampaikan secara kompak oleh para orang tua siswa saat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas terkait bersama pemerintah desa.
Mereka menilai kebijakan regrouping tersebut terkesan mendadak dan memberatkan, terutama dari sisi jarak tempuh serta kondisi ekonomi keluarga.
Salah seorang wali siswa, Ida Bagus Yudi Kresna, mengaku terkejut dengan rencana tersebut.
Ia menyebut, sekolah tempat anak-anak mereka menimba ilmu tiba-tiba direncanakan ditutup pada tahun 2025 dengan alasan efisiensi anggaran.
“Kami sangat kaget. Katanya karena efisiensi anggaran, tapi kenapa sekolah dasar yang terkena. Padahal dasar anak-anak bisa membaca dan pintar itu dimulai dari SD,” ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan jarak sekolah yang lebih jauh serta keterbatasan ekonomi sebagian besar orang tua siswa.
Menurutnya, jika anak-anak harus dipindahkan ke sekolah lain, orang tua terpaksa menunggu hingga jam pulang sekolah, sementara mereka juga harus bekerja.
“Kami mohon kepada pemerintah agar sekolah ini tidak diregrouping. Berikan kami kesempatan satu kali lagi untuk membenahi dan berjuang agar jumlah siswa bisa mencapai 70 orang pada tahun depan,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Komite SDN 5 Batuagung, Ida Bagus Sudita.
Ia mengatakan hasil rapat dan sosialisasi menunjukkan seluruh orang tua siswa sepakat menolak rencana regrouping tersebut.
“Penolakan ini karena kurangnya sosialisasi sejak awal sehingga terkesan mendadak. Selain itu, jarak sekolah tujuan cukup jauh dengan kondisi jalan yang kurang baik,” jelasnya.
Selain faktor jarak, para orang tua juga keberatan karena harus menunggu anak hingga jam pulang sekolah, yang dinilai menyita waktu dan berdampak pada pekerjaan mereka sebagai tulang punggung keluarga.
Kekhawatiran terhadap kemampuan anak-anak beradaptasi di lingkungan sekolah baru juga menjadi alasan penolakan.
“Pada dasarnya orang tua murid masih sangat mencintai sekolah ini. Kami berharap pemerintah membatalkan regrouping SDN 5 Batuagung. Kami berjanji akan berupaya meningkatkan jumlah siswa hingga di atas 70 orang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, membenarkan adanya rencana regrouping terhadap sembilan SD Negeri di wilayah Jembrana.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak semata-mata didasari efisiensi anggaran, melainkan karena kekurangan tenaga pendidik. Ia menyebut, dalam dua tahun ke depan belum ada kepastian rekrutmen guru baru, sementara jumlah guru yang memasuki masa pensiun terus bertambah setiap tahun.
“Ini menjadi pertimbangan kami karena kekurangan guru. Jika tidak diambil langkah sejak sekarang, dua tahun ke depan belum tentu ada perekrutan, sementara setiap tahun selalu ada guru yang pensiun,” ujarnya.
Anom menjelaskan, awalnya terdapat 28 SDN yang masuk tahap evaluasi. Namun setelah kajian lapangan, jumlah tersebut mengerucut menjadi sembilan sekolah, salah satunya SDN 5 Batuagung yang baru menjalani sosialisasi pada Rabu kemarin.
Terkait hasil sosialisasi, ia menegaskan seluruh masukan masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi dan rencana regrouping masih bersifat kajian, belum final.
“Hasil sosialisasi akan kami ajukan sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati, untuk mendapatkan arahan selanjutnya,” tutupnya. (*)
Editor : I Made Mertawan