BULELENG, BALI EXPRESS - Di banyak tempat, energi terbarukan masih terdengar sebagai wacana yang rumit—penuh hitungan teknis, efisiensi panel, kebijakan pemerintah, dan jargon para ahli. Namun di sudut kecil Banjar Dinas Kayuputih, Desa Sanggalangit, Gerokgak, energi terbarukan justru tampil dalam bentuk paling membumi.
Ketika melangkah ke halaman rumah I Putu Dedi Wihartama Griadhi, pemandangan pertama yang menyambut adalah enam panel surya yang berbaris rapi di atas atap. Kilapnya memantulkan terik matahari. Di bawahnya, kabel-kabel hitam bergerak di sepanjang dinding, terhubung pada rangkaian alat elektronik yang tampak bekerja senyap namun pasti.
Namun daya tarik utama rumah itu bukan hanya atapnya. Tepat di samping bangunan, sebuah kendaraan mungil berwarna biru terparkir. Tak ada pintu, rangkanya dirakit dari pipa holo dan besi bekas, dan seluruh atapnya juga dipasangi panel surya. Mobil kecil itu tampak seperti prototipe yang melompat keluar dari imajinasi seseorang—tetapi bagi Dedi, ini bukan fantasi. Ini upaya menemukan jalan keluar bagi lingkungannya.
“Ini kendaraan rakitan saya sendiri,” ujar Dedi, tersenyum tipis saat ditemui Minggu (23/11).
Dedi tidak mencoba menjadi ilmuwan atau perakit mobil profesional. Ia juga tidak sedang mengejar pasar kendaraan listrik. Ia hanya gelisah melihat polusi yang makin pekat setiap hari di desanya. “Kebanyakan dari kendaraan,” katanya.
Dan dari kegelisahan itu, lahirlah eksperimen. Dedi mengumpulkan besi bekas, memilih panel surya, merangkai kabel, hingga akhirnya membangun kendaraan tenaga surya versinya sendiri.
Hasilnya jauh dari mobil listrik pabrikan, tetapi justru di titik itulah nilai karya ini terletak. Kendaraan itu memiliki sistem tenaga yang tidak main-main. Lima baterai aki kapasitas 12 volt dan panel surya 5.000 WP di atapnya. Dengan itu, mobil mungil ini mampu mengangkut beban hingga 500 kilogram. Total biaya pembangunannya sekitar Rp35 juta — angka yang jauh lebih rendah dibanding teknologi komersial.
Kendaraan ini tidak butuh stasiun pengisian daya. Ketika matahari bersinar, ia otomatis mengisi dirinya sendiri. Saat parkir, cukup dijemur tiga jam, baterainya terisi. Dedi mengingatkan bahwa penggunaan listrik rumah tangga untuk mengisi mobil listrik komersial membutuhkan daya 7.000 watt — angka yang sulit dijangkau oleh rumah menengah ke bawah. Mobil rakitannya hanya memerlukan 2.000 watt.
Kesederhanaan logika Dedi justru membuatnya terasa realistis. Di rumahnya, enam panel surya menghasilkan 1.500 watt, cukup untuk menyalakan komputer, dua AC, kulkas, hingga mesin air. Sepuluh tahun memanen energi matahari membuatnya menghemat sekitar 9 kWh per hari. Ia tak lagi khawatir pada naik-turun tarif listrik, dan bahkan berencana memperbesar kapasitas menjadi 5.000 watt.
Jika Dedi memanen matahari untuk kebutuhan rumah tangga dan mobil rakitannya, di Desa Les, energi matahari dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Amisewaka Desa Les Community Centre (DLCC)—sebuah lembaga yang mengusung konsep kampus berbasis lingkungan—memasang 48 panel surya untuk memastikan proses belajar tetap berjalan bahkan ketika listrik umum padam.
Direktur proyek yang juga pendiri DLCC, Rucina Ballinger, menjelaskan pendekatannya dengan lugas. “Di sini panas sekali. Jadi panas itu kami ambil untuk ditabung di panel surya, lalu kami salurkan jadi energi listrik,” ujarnya.
Panel-panel itu menyuplai beberapa ruangan dan mampu menghemat sekitar 20 persen kebutuhan listrik operasional. Yang menarik, panel surya bagi DLCC bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keberlanjutan pendidikan.
“Kalau mati lampu, mahasiswa masih bisa belajar. Tidak ada alasan untuk tidak belajar,” kata Rucina. Ini menunjukkan bahwa energi matahari juga mampu menggerakkan sektor-sektor yang tidak langsung terkait energi—mulai dari pendidikan, ekonomi lokal, hingga keberdayaan masyarakat.
Namun pemanfaatan energi matahari di Buleleng tidak hanya berhenti pada rumah tangga dan kampus. Di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, energi matahari menjadi penentu keberlanjutan hidup warga. Bertahun-tahun masyarakat Bondalem bergantung pada sumur bor untuk memperoleh air minum. Daerah itu nyaris tidak memiliki sumber air gravitasi, sehingga sumur bor adalah satu-satunya pilihan. Tetapi menggantungkan hidup pada sumur bor, berarti menggantungkan diri pada listrik. Dan listrik berarti biaya yang tinggi. Tagihan yang terus melonjak membuat masyarakat kesulitan.
“Biaya listrik berat sekali. Kalau begini terus, sulit berkelanjutan,” kenang Putu Partama, Direktur BUMDes Bondalem.
Sebelum sumur bor, warga mengambil air dari daerah gunung di Desa Tejakula sejak tahun 1982, menempuh jarak 5 kilometer. Ketika sumur bor hadir, masalah baru muncul. Biaya listrik menjerat. Bantuan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) memang pernah mengalir untuk membangun sumur, tetapi tidak untuk biaya listrik. Ketika tagihan naik, tarif air ikut naik dan warga kelimpungan.
Situasi itu berubah pada tahun 2018 ketika Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) On Grid. Keputusan memasang panel surya bukan mengikuti tren, tetapi satu-satunya jalan agar sumur bor tidak mati suri.
“Panel surya jalan yang paling logis,” kata Partama. Dengan 77 panel surya di lahan seluas dua are, Desa Bondalem mampu menekan biaya listrik hingga 30 persen. PLTS berkapasitas 20 KW (2.000 watt) itu menurunkan biaya listrik dari Rp12 juta per tahun menjadi hanya Rp8–9 juta.
Dampak penghematan itu dirasakan langsung masyarakat. Ngurah Susastra, salah satu warga, kini membayar air jauh lebih ringan. Saat listrik padam, aliran air tetap mengalir—meski kecil—karena sistem energi matahari tetap bekerja. Ia teringat masa-masa sulit ketika sebagian besar penghasilannya habis membayar tagihan air. Kini dengan berlangganan sekitar Rp67 ribu hingga Rp150 ribu per bulan, beban itu jauh lebih ringan.
“Dulu tidak kuat saya membayar. Sebagai masyarakat kecil, ini (PLTS atap) sangat membantu,” ujarnya.
Puluhan desa lain mulai melirik Bondalem sebagai contoh. Surat permohonan pembangunan PLTS masuk dari Desa Tejakula, Kaliasem, dan wilayah lain yang lelah dengan tagihan sumur bor yang menyesakkan.
Gerakan sunyi menuju energi bersih di Utara Bali ini menemukan gaungnya di tingkat kebijakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, memiliki bayangan besar mengenai masa depan energi daerahnya. Ia menyebut bahwa pemerintah Buleleng setiap tahun menghabiskan sekitar Rp17 miliar untuk membayar listrik. Bila anggaran sebesar itu diarahkan untuk investasi panel surya, menurutnya, kawasan Utara Bali ini akan terang benderang.
“Masyarakat tidak lagi terbebani biaya listrik yang mahal,” ujarnya.
Adiptha tidak berlebihan. World Bank Group melalui Global Solar Atlas mencatat bahwa jalur utara Buleleng dari barat ke timur memiliki intensitas energi surya yang sangat tinggi. Potensi besar ini membuat banyak investor melirik Buleleng. Beberapa bahkan menawarkan proyek skala raksasa. Adiptha mengaku pernah mendapat tawaran dari salah satu investor untuk memasang panel surya di lahan seluas 500 hektare—luas yang cukup untuk memasok energi bagi sebagian besar Bali Utara.
“Jika proyek itu terwujud, maka Bali Utara bisa mandiri energi,” ujarnya.
Namun jalan menuju kemandirian energi tidak berlangsung tanpa landasan. Bali sudah memiliki pondasi kebijakan yang kuat. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), yang menegaskan kewajiban daerah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperluas pemanfaatan energi terbarukan.
Sementara Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, membingkai energi bukan sebagai urusan teknis semata, tetapi sebagai bagian dari tatanan hidup yang menjaga kesucian alam dan lingkungan.
Pergub ini lahir dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali—gagasan besar yang menyatukan spiritualitas, ekologi, dan kesejahteraan masyarakat dalam satu arah pembangunan.
Meski demikian, realitas di lapangan mengungkap ironi. Potensi energi matahari di Utara Bali sangat besar, tetapi adopsi di tingkat rumah tangga dan desa masih terbatas. Banyak yang belum memahami bahwa panel surya tidak hanya mengurangi tagihan listrik, tetapi dapat menjaga keberlanjutan air, pendidikan, dan layanan dasar lain.
Kendati ada dukungan kebijakan, investasi energi terbarukan masih menghadapi hambatan klasik. Biaya awal yang tinggi, minimnya insentif, kurangnya literasi energi di masyarakat, serta belum adanya integrasi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah.
“Investasi awal memang mahal. Tapi kalau dihitung jangka panjang, itu murah,” ungkap Adiptha. ***
Editor : Dian Suryantini