BALIEXPRESS.ID- Rencana Pemkot Denpasar membuang sampah ke TPA di Kabupaten Bangli menuai penolakan dari berbagai pihak.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial di Bangli.
Penolakan itu semakin menguat menyusul wacana pengiriman sekitar 190 truk sampah per hari ke TPA di Bangli yang direncanakan mulai Januari 2026.
Ketua Fraksi Restorasi Raya gabungan Nasdem–Gerindra DPRD Bangli I Made Joko Arnawa, menyampaikan kekhawatirannya atas dampak yang ditimbulkan.
Joko menilai rencana tersebut rawan mendapat penolakan masyarakat Bangli.
“Kalau bawa ratusan truk bawa sampah takutnya ditolak. Saya pantau di media sosial ditolak juga,” ujar Joko pada Jumat (26/12/2025).
Politikus Partai Gerindra ini mengaku hingga kini DPRD Bangli belum pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana Bangli jadi TPA sampah Denpasar.
Bahkan, menurutnya, belum ada komunikasi resmi dari pihak eksekutif terkait kerja sama itu.
Ia pun menanggapi pernyataan Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika yang disebut telah memberi lampu hijau terhadap rencana tersebut.
Menurut Joko, sikap Suastika itu tidak bisa dianggap sebagai keputusan lembaga legislatif.
“Artinya Saudara Ketua DPRD Bangli belum mengatasnamakan lembaga menurut saya itu mungkin pendapat pribadi. Artinya saya sebagai anggota dewan berdasarkan aspirasi pasti menolak,” tegas politikus asal Desa Songan, Kecamatan Kintamani ini.
Dari sudut pandang sosial budaya dan filosofi Hindu Bali, Joko menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan nilai kearifan lokal.
Bangli yang berada di kawasan hulu dinilai tidak pantas dijadikan lokasi pembuangan sampah.
“Kalau orang Bali itu menyebut hulu kaja dan kangin. Buang kotoran ke hilir. Malah ini kebalikan buang kotoran ke hulu, logika niskala tidak masuk. Konsep Hindu Bali tidak mengena,” sindir Joko dilansir dari Radar Bali.
Terkait polemik tersebut, Joko meminta Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersikap terbuka.
Politikus PDIP itu diharapkan bisa menjelaskan secara transparan kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan penting agar masyarakat tidak terpecah akibat minimnya informasi.
“Jangan sampai pemerintah daerah mendadak irit bicara atau susah bertemu. Jangan biarkan masyarakat terpecah belah,” katanya.
Ia menegaskan, jika kerja sama antar-daerah sudah disepakati tanpa melibatkan DPRD dan masyarakat Bangli, maka keputusan itu dinilai sepihak.
Joko pun menyarankan Pemerintah Kota Denpasar memaksimalkan fasilitas pengolahan sampah yang dimiliki, seperti TPST Kertalangu dan Padangsambian, ketimbang mengirim sampah ke daerah lain.
Diketahui, pasca-wacana Pemkot Denpasar akan membuang sampah ke Bangli memang belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Bangli, namun informasi yang berkembang, rapat melibatkan OPD terkait sudah sempat dilakukan.
Editor : I Made Mertawan