BALIEXPRESS.ID – Rencana Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar membuang sampah ke TPA Landih, Bangli, memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat Bangli.
Ada menyatakan setuju, namun tak sedikit pula menolak. Menanggapi silang pendapat tersebut, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta memilih bersikap santai.
Sedana Arta menyadari setiap kebijakan publik berpotensi menimbulkan pro dan kontra, terlebih yang berkaitan dengan persoalan sampah.
Menurutnya, baik dukungan maupun penolakan yang muncul merupakan wujud kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap Bangli.
“Tidak masalah bagi kami,” ujar Sedana Arta ditemui pada Selasa (30/12/2025).
Ia kembali menegaskan bahwa rencana Badung dan Denpasar membuang sampah ke Bangli belum final.
Sedana Arta memastikan belum ada penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
Saat ini, pembahasan PKS masih berada di tingkat antar-organisasi perangkat daerah (OPD) di tiga kabupaten/kota.
Badung dan Denpasar juga masih berupaya menyelesaikan persoalan sampahnya secara mandiri, karena butuh biaya tinggi jika dibawa ke Bangli.
Meski demikian, secara regulasi TPA Landih memungkinkan menjadi lokasi pembuangan sampah dari daerah lain, tentu dengan didahului kerja sama tertulis.
Sedana Arta merespon positif rencana kedua daerah tersebut karena menilai persoalan sampah bukan hanya menjadi masalah Denpasar dan Badung, melainkan menyangkut Bali secara keseluruhan yang berpotensi berdampak pada sektor pariwisata Pulau Dewata.
“Kalau pariwisata terpuruk siapa yang rugi? seluruh Bali rugi. Itu lah mindset kami,” kata bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut itu, saat disinggung soal kemungkinan adanya kompensasi jika Bangli menerima sampah dari luar daerah.
Meski belum membeberkan secara gamblang bentuk kompensasi, politikus PDIP ini menyampaikan kondisi TPA Landih yang masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dari sisi sarana dan prasarana.
Ia mencontohkan keterbatasan alat berat yang saat ini dioperasikan di TPA.
Jika volume sampah bertambah akibat kiriman dari Badung dan Denpasar, alat yang ada tentu akan kewalahan.
"Kalau banyak sampah kan minimal misalnya 5 buldoser, 5 eksavator, 5 loader. Kami yang akan minta ke mereka. Bukan kita beli dari APBD," jelasnya.
"Bangli di satu sisi bisa jadi solusi sementara, tapi di satu sisi kami dibantu dengan peralatan seperti itu," tambah Sedana Arta. (*)
Editor : I Made Mertawan