BALIEXPRESS - Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Bali tengah menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait rencana perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menyasar anak jalanan dan penyandang disabilitas.
Selama ini, pelaksanaan MBG di Bali baru menjangkau kelompok disabilitas yang berada dalam jalur pendidikan formal melalui Sekolah Luar Biasa (SLB).
Koordinator BGN Provinsi Bali, Risca Christina, menyampaikan bahwa cakupan program untuk disabilitas di luar lembaga pendidikan, termasuk anak jalanan, masih menunggu kejelasan mekanisme dari pusat.
“Untuk rekan kami yang disabilitas itu kami baru menyasar ke sekolah luar biasa (SLB) yang berpayung di pendidikan, tapi rekan disabilitas di luar itu dan juga anak jalanan mungkin kami akan tanyakan kembali ke pusat terkait mekanisme nya seperti apa,” ujarnya, Jumat (9/1).
Baca Juga: SK Plt Belum Diteken Bupati, Tiga Posisi Eselon IIB di Pemkab Bangli Masih Kosong
Ia menjelaskan, saat ini BGN Bali masih melakukan koordinasi internal sekaligus menelusuri data riil di lapangan, sembari menantikan arahan dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).
Dalam rencana perluasan sasaran MBG tersebut, BGN Bali juga akan menggandeng Dinas Sosial, mengingat instansi tersebut dinilai memiliki basis data paling lengkap terkait anak jalanan dan penyandang disabilitas di luar pendidikan formal.
Terkait porsi MBG, Risca menyebutkan bahwa penerima manfaat dari kalangan disabilitas maupun anak jalanan nantinya akan disesuaikan dengan usia.
Khusus untuk disabilitas, menu MBG tidak dapat disamaratakan karena memerlukan perhatian khusus.
Baca Juga: Sasar Subak Aan Klungkung, Pencuri Gasak Gabah dan Ayam Milik Petani Getakan
Ia menilai perlu adanya peran ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menghitung dan menyesuaikan angka kecukupan gizi bagi penyandang disabilitas.
“Karena ada beberapa disabilitas tidak boleh kelebihan tepung, garam dan lain sebagainya. (SPPG) nanti menyesuaikan di mana, jadi misalnya sekitaran anak jalanan itu ada SPPG jadi SPPG itu lah yang akan memberikan terdekat,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait pola keberadaan anak jalanan yang tidak menetap di satu lokasi, sehingga berpotensi menyulitkan pendistribusian dan pengawasan MBG.
Oleh karena itu, pihaknya masih memikirkan skema terbaik agar program dapat tepat sasaran dan mudah dipantau.
“Kekhawatiran kami siapa tahu anak jalanan itu hanya bergerombol di sini ada sebagian di sana. Mungkin nanti akan kami pikirkan kembali siapa tahu mereka akan bergerombol di satu tempat biar lebih mudah juga dan kami juga gampang memonitor apakah pemberiannya benar ke anak jalanan, tepat sasaran atau tidak,” katanya.
Hingga saat ini, BGN Bali belum melakukan pendataan penerima manfaat MBG bagi anak jalanan dan disabilitas di luar jalur pendidikan, lantaran belum adanya arahan resmi dari pemerintah pusat.
Selama program MBG berjalan di Bali, Risca memastikan belum ditemukan kasus keracunan makanan.
Meski demikian, terdapat sejumlah catatan evaluasi, termasuk temuan menu yang dinilai terlalu sederhana dan belum memenuhi angka kecukupan gizi anak.
Baca Juga: Dinkes Gianyar Perketat Pemantauan ISPA, Pastikan Belum Ada Kasus “Super Flu”
“Kami bilangnya menu minimalis yang dimana setelah kami cek itu ternyata menunya itu tidak sesuai dengan angka kecukupan gizi anak itu. Kemudian ada juga temuan itu di SPPG yang ada di Klungkung itu ada ulatnya, telurnya,” tuturnya.
Atas temuan tersebut, SPPG terkait tidak dikenakan sanksi, melainkan dilakukan evaluasi oleh BGN Bali.
Evaluasi difokuskan pada individu yang dinilai lalai dalam pelaksanaan.
“Karena ada beberapa juga kan hal tersebut kan keteledoran secara individu dan lain sebagainya. Jadinya kami evaluasinya itu langsung ke individunya saja,” tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti