BALIEXPRESS.ID- Persoalan lalat yang tak kunjung teratasi di kawasan Kintamani menjadi sorotan kalangan legislatif.
Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika ikut menyampaikan pandangannya terhadap lalat yang kini mengganggu pariwisata.
Suastika menegaskan penanganan lalat harus segera dilakukan secara serius dan terencana oleh pemerintah daerah.
Ia mendorong agar upaya penanggulangan diawali dengan riset yang benar-benar fokus pada solusi. “Harus kita selesaikan persoalan lalat ini,” ujar Suastika, Selasa (3/2/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, lalat diduga bersumber dari penggunaan pupuk mentah pada lahan pertanian.
Namun demikian, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara sederhana karena petani tetap membutuhkan pupuk untuk menunjang pertanian.
"Petani butuh pupuk. Di sisi lain lalat harus dihilangkan," jelas Suastika.
Di sinilah dibutuhkan peran BRIDA sebagai OPD yang fokus soal riset dan inovasi.
Menurut politikus PDIP ini, BRIDA harus melakukan riset yang berkualitas agar upaya penanganan lalat tepat dan terukur.
"Solusinya adalah lakukan riset bagaimana caranya menghilangkan lalat ini tapi dengan tidak merugikan petani yang butuh pupuk," tegas Suastika.
DPRD Bangli, lanjut Suastika, siap mengawal dukungan anggaran untuk penanganan lalat tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah merancang kebutuhan anggaran secara jelas.
Suastika juga mengingatkan BRIDA Bangli agar lebih responsif terhadap persoalan daerah, salah satunya soal lalat ini.
“Ketika OPD masing-masing tidak bisa menyelesaikan masalah krusial, BRIDA bergerak melakukan riset," tandas wakil rakyat asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini.
Salah satu pelaku pariwisata Kintamani, I Ketut Putranata, sebelumnya juga menegaskan bahwa persoalan lalat membutuhkan keseriusan dan penanganan yang berkelanjutan dari pemerintah.
Dampak serbuan lalat tidak hanya dirasakan sektor pariwisata Kintamani, tetapi juga berpengaruh terhadap pariwisata Bali secara umum.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, Pemprov Bali, hingga pemerintah pusat.
“Pariwisata sudah terbukti memberikan kontribusi besar kepada pemerintah, sekarang kontribusi ini kami harapkan ada balikannya,” ujar Putranata saat dikonfirmasi, Jumat (30/1/2026).
Pemilik Lakeview Hotel dan Restoran ini menjelaskan, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan lalat berkembang biak di Kintamani.
Pertama, persoalan pengelolaan sampah. Kedua, penggunaan limbah kotoran ayam mentah sebagai pupuk oleh petani.
Untuk pengelolaan sampah, ia mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup yang terus mendorong pemilahan sampah dari sumbernya.
Upaya tersebut dinilai mampu menekan berkembangnya habitat lalat. Sementara terkait penggunaan pupuk mentah, ia menilai masih diperlukan langkah tegas dan berkelanjutan dari pemerintah.
Namun demikian, kebijakan yang diambil harus tetap adil dan tidak merugikan petani atau hanya menguntungkan pariwisata.
Menurutnya, sektor pertanian dan pariwisata memiliki hubungan saling ketergantungan.
“Jangan sampai seolah-olah melakukan pressure terhadap pertanian. Kami tidak mau begitu. Pertanian ini harus semakin hidup. Kami menyerap hasil pertanian ini. Pariwisata hidup, demand petani juga akan meningkat,” tegasnya. (*)
Editor : I Made Mertawan