BALIEXPRESS.ID - Komisi III dan IV DPRD Kota Denpasar melakukan peninjauan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke SD Negeri 27 Pemecutan, Denpasar Barat (Denbar) pada Selasa (3/2).
Dalam pemantauan yang dilakukan diketahui belum seluruh sekolah menerima program tersebut. Diharapkan pada April 2026 program MBG dapat terlaksana di selurub sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Denpasar, I Wayan Duaja, mengatakan, pada dasarnya MBG di SDN 27 Pemecutan telah berjalan baik.
Meski demikian dia juga mengatakan perlu adanya evaluasi menu agar tetap bervariasi dan sesuai standar gizi.
Ia juga menyoroti masih adanya sekolah yang belum mendapatkan MBG.
“Seperti SDN 2 Pemecutan hingga kini belum terlayani. Itu alasannya SPPGnya harus menambah lapak lagi 6," ujar Duaja.
Pihaknya pun mengaku, akan mengawal agar penerimaan MBG merata dan berjalan lancar, begitu juga menu makan siang dapat bervariasi.
Pihaknya menargetkan seluruh sekolah terutama negeri yang menerima MBG hingga April 2026.
Anggota Komisi III DPRD Denpasar, Nyoman Karisantika menambahkan, kepala sekolah harus ekstra memantau kualitas MBG sebelum dikonsumsi siswa.
“Menu harus dicek setiap hari agar tidak monoton. Hari ini kami lihat sudah cukup baik, ada protein, tidak hanya tempe dan tahu. Terpenting untuk peningkatan gizi anak-anak,” ujarnya.
Disisi lain ia juga menyeoroti bangunan SDN 27 Pemecutan yang belum menerima bantuan bangunan baru, padahal dibangun sekitar tahun 1982.
Meski ada renovasi ringan, namun struktur dalam bangunan dikhawatirkan sudah rapuh.
“Disdikpora perlu segera mengoordinasikan pembangunan ulang agar sekolah lebih aman,” ujarnya.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Denpasar, I Gede Tommy Sumerta berharap, pada April 2026 seluruh sekolah negeri di Denpasar mendapatkan program MBG.
Seluruh sekolah ini meliputi SD hingga SMA/SMK.
“Dengan tambahan 10 dapur baru, kita harapkan pelayanan semakin merata di empat kecamatan,” ucap Tommy.
Ia juga meminta, Disdikpora Denpasar untuk menyusun konsep pembangunan sekolah secara menyeluruh.
Termasuk penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan prioritas perbaikan sekolah-sekolah lama, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Dari sisi penyediaan dapur MBG, anggota Komisi IV DPRD Denpasar, Made Mudra, meminta kejelasan progres pembangunan 44 dapur MBG di Kota Denpasar.
“Perlu data jelas, kapan empat kecamatan bisa tuntas. Ini harus disampaikan ke Badan Gizi Nasional (BGN), Denpasar butuh berapa bulan sampai seluruh sekolah terlayani,” ujarnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga