BALIEXPRESS.ID – Teguran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai sampah di Pantai Bali, khususnya yang berada di Kabupaten Badung, hendaknya disikapi secara bijak.
Teguran tersebut mengingatkan agar lebih tanggap, dan bukan berarti selama ini pemerintah daerah lalai dalam penanganan masalah sampah kiriman di pantai.
Justru selama ini, Pemkab Badung melalui Perangkat Daerah terkait telah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penanganan sampah kiriman di pantai.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan saat ditemui di Kantor DPRD Badung, Rabu (4/2).
Menurut Ponda Wirawan, arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 tersebut, sebagai penyemangat.
Sebab faktanya, di lapangan Perangkat Daerah terkait seperti DLHK dan Dinas PUPR berjibaku memerangi sampah kiriman yang selalu terdampar disaat musim angin barat.
“Masyarakat sudah melihat, petugas kebersihan dari pemerintah selalu siap melakukan pembersihan. Tak hanya tenaga manusia, sejumlah alat berat juga telah kita kerahkan,” ujarnya.
Peran serta komponen masyarakat lainnya, seperti TNI, POLRI, stake holder pariwisata, ormas, LSM, juga berulang kali turun, berpartisipasi dalam pembersihan pantai.
Bahkan langkah ini pun telah dilakukan sebelum mendapatkan teguran dari Presiden Prabowo.
Dari segi anggaran, pemerintah dan lembaga dewan telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar dalam penanganan masalah sampah.
“Bahkan saat pembahasan hasil evaluasi provinsi, atas APBD tahun 2026, kita memberikan tambahan anggaran untuk DLHK,” jelasnya.
Terkait smpah kiriman yang muncul, Ponda Wirawan pun sejatinya tidak menyalahkan musim angin barat.
Namun tidak dapat dipungkiri sampah-sampah plastik, ranting, hingga kayu dalam ukuran besar yang terdampar, bukan hanya berasal dari sungai-sungai wilayah Bali yang bermuara di laut, justru datang dari luar Bali.
Kedepan pihaknya berharap ada penanganan yang lebih komperhensif dalam penanganan maupun antisipasi sampah kiriman.
Upaya ini pun bukan hanya dari Pemkab Badung, maupun Provinsi Bali, tetapi juga peran kongkret dari pemerintah pusat sangat diharapkan.
“Karena berbicara pariwisata bukan hanya Bali atau Badung saja, tapi Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga