BALIEXPRESS.ID - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan sampah menjadi pengingat lantaran belum tertangani dengan tuntas.
Hal ini pun dibuktikan sampah laut setiap tahunnya menepi di kawasan pariwisata Bali, seperti Pantai Kuta dan sekitarnya.
Teguran dari Prabowo ini harusnya dimaknai sebagai momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar respons sesaat di lapangan.
Baca Juga: Badung Promo Tani, Strategi Pemkab Badung Bangkitkan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Ii DPRD Badung, I Made Sada, Jumat (6/2).
Ia menyebutkan, persoalan sampah di Pantai Kuta bukan isu baru dan tidak dapat dilihat secara parsial.
Masalah ini telah berlangsung bertahun-tahun, bersifat musiman, dan berulang setiap kali angin muson barat datang.
Untuk itu penanganannya membutuhkan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
“Sorotan Presiden ini harus kita maknai sebagai alarm. Artinya, masalah sampah di kawasan strategis pariwisata seperti Kuta sudah menjadi perhatian nasional. Ini tidak boleh dijawab dengan langkah reaktif saja, tetapi harus dengan kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Sada.
Pihaknya mengatakan, Pantai Kuta berada di wilayah hilir yang menerima limpahan sampah kiriman dari berbagai daerah, terutama melalui aliran sungai dan arus laut.
Baca Juga: Menteri LH Pastikan Incinerator Disegel Permanen, Pemkab Badung Cari Alternatif Lain
Kondisi geografis ini membuat upaya pembersihan di kawasan pantai saja tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi pengendalian sampah dari sumbernya.
“Kalau kita hanya fokus membersihkan di pantai, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Sampah akan terus datang. Artinya, penanganan harus dimulai dari hulu, dari sungai, dari tata kelola sampah di desa-desa, hingga perilaku masyarakat,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.
Sada pun memastikan, selama ini Pemkab Badung telah melakukan berbagai upaya konkret, mulai dari pembersihan rutin, pengerahan personel, penggunaan alat berat, hingga melibatkan TNI, Polri, dan relawan.
Namun besarnya volume sampah musiman membuat upaya tersebut sering kali terlihat belum optimal di mata publik.
“Saya melihat langsung di lapangan, petugas bekerja dari pagi sampai sore, bahkan malam. Tapi karena sampahnya datang terus-menerus, seolah-olah tidak pernah selesai. Ini bukan soal kinerja petugas, tapi soal sistem penanganan yang memang harus diperbaiki,” ungkap politisi yang membidangi urusan perekonomian dan lingkungan hidup tersebut.
Terkait teguran Presiden Prabowo, I Made Sada menilai pemerintah pusat juga perlu hadir dalam bentuk dukungan kebijakan dan anggaran.
Hal ini mengingat Kuta adalah destinasi wisata nasional yang memiliki dampak ekonomi luas bagi Indonesia.
“Kalau Kuta terganggu, dampaknya bukan hanya ke Badung atau Bali, tapi ke pariwisata nasional. Karena itu, dukungan pusat sangat penting, baik dalam regulasi maupun pembiayaan program strategis,” paparnya.
Terlebih dirinya mengaku, pariwisata Bali bukan sekedar hotel dan atraksi budaya yang disuguhkan.
Pariwisata yang berkelanjutan juga didukung dengan upaya menjaga lingkungan.
Politisi asal Legian ini juga mendorong agar penanganan sampah di kawasan Kuta dan sekitarnya ditempatkan sebagai agenda strategis lintas OPD, bukan hanya menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Diperlukan keterlibatan dinas teknis lain, pelaku pariwisata, desa adat, desa dinas, hingga sektor swasta.
Ia berharap, momentum sorotan Presiden menjadi titik balik bagi penanganan sampah di Bali, khususnya di kawasan pariwisata utama seperti Kuta.
Ia menegaskan DPRD Badung siap mendorong kebijakan, anggaran, dan pengawasan agar penanganan sampah benar-benar berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD siap mengawal. Tapi yang paling penting adalah komitmen bersama. Kalau semua pihak bergerak, saya yakin persoalan ini bisa kita kurangi secara signifikan,” imbuhnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga