BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan skema alokasi insentif bagi pecalang melalui desa adat.
Insentif sebesar Rp50 juta per desa adat itu direncanakan khusus untuk mendukung peran pecalang sebagai garda terdepan pengamanan adat di Bali.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat bertemu dengan pecalang Desa Adat Buleleng, bertepatan dengan perayaan Tumpek Uye, Sabtu (7/2).
Pertemuan yang berlangsung di Setra Desa Adat Buleleng itu dirangkaikan dengan penyerahan bantuan seragam kepada 503 pecalang dari 14 banjar adat.
Baca Juga: HIPMI Bali Gandeng Sandiaga Uno, Soroti Peran Pendanaan untuk UMKM Naik Kelas
Bantuan seragam lengkap berupa udeng, baju, kamen, dan saput dengan total nilai Rp250 juta tersebut merupakan dukungan dari Perumda Kertha Bali Saguna.
Bantuan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian pecalang yang selama ini ngayah tanpa pamrih dalam menjaga ketertiban dan keamanan adat.
Selain Desa Adat Buleleng, Gubernur Koster juga menyatakan akan menyalurkan bantuan seragam kepada seluruh pecalang se-Bali yang jumlahnya mencapai lebih dari 20 ribu orang.
Dalam suasana dialog yang berlangsung hangat, salah seorang pecalang menyampaikan aspirasi terkait realisasi pemberian insentif bagi pecalang desa adat.
Baca Juga: Angin Segar bagi Pacalang di Bali, Gubernur Koster Janjikan Insentif Rp50 Juta per Desa Adat
Menanggapi hal itu, Koster menegaskan peran strategis pecalang dalam kehidupan sosial dan adat masyarakat Bali.
“Kontribusi pecalang sangat besar. Karena itu saya memang memikirkan bagaimana memberi perhatian yang layak kepada pecalang melalui desa adat,” ujar Koster.
Ia mengakui, realisasi insentif belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena Pemerintah Provinsi Bali masih melakukan penghitungan kemampuan anggaran di tengah pelaksanaan sejumlah program prioritas.
“Mudah-mudah 2027 atau paling lambat 2028 bisa direalisasikan. Tidak bisa hanya satu kabupaten, harus se-Bali,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng tersebut.
Koster menambahkan, alokasi dana Rp50 juta per desa adat nantinya akan difokuskan sepenuhnya sebagai insentif pecalang dan tidak diperuntukkan bagi kebutuhan lain.
Program tersebut, kata dia, telah masuk dalam perencanaan dan pembahasan lintas pihak.
Baca Juga: Misteri Satu Keluarga Tewas di Warakas Ternyata Diracun Anak Tengah, Motif Terungkap!
“Saat ini masih banyak yang harus dikerjakan, seperti perbaikan jalan dan infrastruktur. Mohon sabar dulu,” katanya.
Pada kesempatan itu, Koster juga menekankan pentingnya keberadaan desa adat dan pecalang sebagai fondasi utama kelangsungan Bali.
Menurutnya, desa adat menjadi penyangga adat, budaya, dan kearifan lokal agar tidak tergerus arus modernisasi.
“Kalau tidak ada desa adat, Bali mungkin tidak bisa eksis seperti sekarang. Ini yang membedakan Bali dengan daerah lain,” papar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut.
Baca Juga: Flow Koplo Hadirkan “Mikir Kidz”, Karya Lintas Generasi Angkat Realita Gen Z
Kelian Desa Adat Buleleng menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Gubernur Koster kepada pecalang.
“Dukungan ini sangat berarti bagi kami, pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa,” ucapnya.
Rasa bangga juga diungkapkan oleh sejumlah pecalang.
Pecalang Banjar Adat Kalintu, I Nengah Bagus Mahendra, bersama Pecalang Banjar Adat Banjar Jawa, Made Dwi Arsa Nata, menyebutkan bahwa selama ini masing-masing banjar adat memiliki seragam yang berbeda-beda.
Dengan seragam baru yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali, ia merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas.
“Sekarang seragam sudah satu pasikian pecalang Bali, kami merasa lebih layak dan gagah,” ujar Dwi Arsa.
Terkait rencana alokasi insentif, para pecalang berharap kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan.
Selama ini, pecalang menjalankan tugas pengamanan adat secara murni ngayah tanpa menerima insentif.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Jadi Bukti Keberanian Negara Ubah Nasib Anak Bangsa
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra beserta istri, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Anggota DPRD Bali asal Buleleng Gede Kusuma Putra, Anggota DPRD Buleleng Ni Kadek Turkini, serta prajuru dan pecalang Desa Adat Buleleng.(***)
Editor : Rika Riyanti