BALIEXPRESS.ID- Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli menyiapkan langkah penanganan untuk mengatasi lalat di wilayah Kintamani.
Upaya ini difokuskan dari sisi hulu melalui rencana pengadaan pupuk organik bersubsidi bagi petani.
Kepala Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma, mengatakan pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan akan meniru pola kebijakan yang telah diterapkan Pemprov Bali.
Skema tersebut dinilai dapat membantu petani sekaligus mengurangi faktor pemicu munculnya lalat.
“Tidak menutup kemungkinan kami akan meniru pola provinsi yang memberikan subsidi pupuk untuk petani. Kami akan mengadakan juga pupuk, subsidi dari APBD kabupaten,” ujar Sarma, Selasa (17/2/2026).
Sarma menegaskan, program itu masih dalam tahap perencanaan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Targetnya bisa direalisasikan pada Perubahan APBD 2026 atau paling lambat tahun 2027.
Dalam konsep yang disiapkan, pemerintah akan melakukan pengadaan pupuk terlebih dahulu.
Petani nantinya dapat membelinya dengan harga yang sudah mendapatkan subsidi.
Satu petani boleh beli berapa banyak pupuk? "Itu nanti praktiknya kalau sudah bisa kami anggarkan,” jelasnya.
Pupuk yang akan disediakan adalah pupuk organik yang telah berstandar, bersertifikat, dan melalui proses penelitian.
Pengadaan ini diharapkan menekan penggunaan pupuk basah yang disinyalir menjadi salah satu penyebab munculnya lalat. "Itu upaya kami di hulu,” katanya.
Ia menegaskan persoalan lalat tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian.
Ada kemungkinan faktor lain yang turut menjadi penyebab sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan lintas sektor.
Diketahui, lalat menjadi persolan serius di Kintamani. Salah satu pelaku pariwisata Kintamani, I Ketut Putranata, sebelumnya juga menegaskan bahwa persoalan lalat membutuhkan keseriusan dan penanganan yang berkelanjutan dari pemerintah.
Dampak serbuan lalat tidak hanya dirasakan sektor pariwisata Kintamani, tetapi juga berpengaruh terhadap pariwisata Bali secara umum.
Pemilik Lakeview Hotel dan Restoran ini menjelaskan bahwa penggunaan limbah kotoran ayam mentah sebagai pupuk oleh petani menjadi salah satu pemicu berkembangbiaknya lalat.
Ia menilai masih diperlukan langkah tegas dan berkelanjutan dari pemerintah.
Namun demikian, kebijakan yang diambil harus tetap adil dan tidak merugikan petani atau hanya menguntungkan pariwisata.
Menurutnya, sektor pertanian dan pariwisata memiliki hubungan saling ketergantungan.
"Jangan sampai seolah-olah melakukan pressure terhadap pertanian. Kami tidak mau begitu. Pertanian ini harus semakin hidup. Kami menyerap hasil pertanian ini. Pariwisata hidup, demand petani juga akan meningkat,” tegasnya. (*)
Editor : I Made Mertawan