BALIEXPRESS.ID – Penonaktifan lebih dari 21 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Karangasem memicu kekhawatiran di tengah masyarakat.
Namun Pemkab Karangasem memastikan layanan kesehatan tetap diberikan, terutama bagi warga kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis.
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menegaskan, fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Pelayanan harus diutamakan, administrasi bisa menyusul,” tegasnya, Rabu (18/2/2026).
Penonaktifan kepesertaan PBI JKN yang dilakukan pemerintah pusat sebagai bagian dari proses verifikasi dan penyesuaian data agar bantuan iuran tepat sasaran.
Namun kebijakan tersebut berdampak langsung pada ribuan warga di Karangasem, termasuk pasien dengan riwayat penyakit kronis.
Pemkab Karangasem merespons dengan menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit daerah, untuk tetap memberikan pelayanan medis kepada masyarakat terdampak, sembari proses klarifikasi dan reaktivasi kepesertaan berlangsung.
"Kami sudah lama menginstruksikan fasilitas kesehatan untuk mengutamakan pelayanan dibanding administrasi,” lanjutnya.
Dengan langkah antisipatif tersebut, Pemkab Karangasem berharap tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administratif. (*)
Editor : I Made Mertawan