BALIEXPRESS.ID– Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah menanggapi unggahan Bendesa Adat Peminge, Kuta Selatan, yang mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui ilustrasi bertuliskan “Maling Berkedok Gizi” di media sosial.
Menurut De Gadjah, kritik terhadap program pemerintah pada dasarnya diperbolehkan, namun harus tetap memperhatikan etika jabatan dan disampaikan secara konstruktif. Terlebih, yang bersangkutan merupakan pemimpin desa adat yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat adat di wilayahnya.
"Meski boleh mengkritik, Bendesa Adat Peminge, Kuta Selatan perlu memperhatikan beberapa hal," tegas De Gadjah.
Baca Juga: Run In Love, Semarakkan HUT ke-238 Kota Denpasar
Ia menekankan bahwa kritik seharusnya tidak mengandung fitnah maupun hoaks serta harus disampaikan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan program pemerintah. "Kritik tidak mengandung fitnah atau hoaks," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti relevansi kritik tersebut dengan posisi Bendesa Adat sebagai pemimpin desa adat yang memimpin wilayah Desa Adat Peminge.
"Apa relevansinya kritik dengan jabatannya sebagai pemimpin desa adat mewilayahi Desa Adat Peminge," tanya De Gadjah.
Ia bahkan menduga adanya gerakan yang berupaya memperkeruh situasi melalui media sosial. "Ini artinya ada gerakan serempak yang memperkeruh situasi karena saat itu kami melihat juga di medsos," ujarnya.
Di sisi lain, De Gadjah menilai Program MBG memiliki dampak positif yang cukup besar, tidak hanya bagi pemenuhan gizi anak sekolah tetapi juga bagi perekonomian masyarakat lokal di Bali.
Menurutnya, program tersebut mampu membuka peluang kerja baru di berbagai daerah. Setiap dapur MBG diperkirakan menyerap sekitar 30 hingga 50 tenaga kerja. Dengan jumlah dapur yang terus bertambah, potensi penyerapan tenaga kerja juga semakin besar.
Baca Juga: Ketum PERBANAS Hery Gunardi Beberkan Strategi Perbankan Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global
Saat ini, menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Bali diperkirakan mencapai sekitar 100 hingga 147 dapur. Sementara kebutuhan dapur untuk melayani seluruh penerima manfaat di Bali diperkirakan mencapai sekitar 355 dapur.
"Jika seluruh dapur tersebut beroperasi, maka program MBG berpotensi menyerap sekitar 4.000 hingga 7.000 tenaga kerja di Bali," kata De Gadjah.
Selain membuka lapangan pekerjaan, program MBG juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi petani dan pelaku UMKM lokal melalui rantai pasok bahan pangan. Setiap dapur MBG membutuhkan berbagai bahan makanan seperti beras, sayuran, telur, ayam, ikan, dan buah. Kebutuhan tersebut membuka pasar baru bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha kecil di desa.
Dalam implementasinya, lanjutnya, pemerintah juga mendorong keterlibatan BUMDes, koperasi, dan UMKM untuk menjadi pemasok bahan pangan bagi dapur MBG. Dengan sistem ini, bahan pangan yang digunakan di dapur MBG diharapkan berasal dari produksi lokal desa.
Baca Juga: IM3 Antar Langsung Grand Prize BYD M6 Untuk Pemenang IMPoin Pesta Hadiah 2025 di Bali
Skema tersebut menciptakan ekosistem ekonomi baru di tingkat desa, di mana petani memasok bahan mentah, UMKM mengolah bahan pangan, dan dapur MBG menjadi pembeli tetap yang menyerap produksi secara rutin.
Dengan target ratusan ribu penerima manfaat di Bali, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG juga terus meningkat setiap hari. Dalam satu dapur saja, kebutuhan bahan makanan bisa mencapai ratusan kilogram beras, puluhan kilogram sayur, serta ribuan butir telur.
Kondisi ini dinilai membuka peluang ekonomi yang cukup besar bagi petani sayur, peternak ayam, petani padi, nelayan, serta pelaku UMKM pengolahan pangan di berbagai daerah di Bali.
Editor : Wiwin Meliana