BALIEXPRESS.ID - Wacana pemerintah pusat untuk menerapkan bekerja dari rumah atau WFH hingga kini belum ada kepastian.
Hal ini lantaran pemerintah belum mengeluarkan surat resmi terkait teknis pelaksanaannya.
Meski demikian, Pemkab Badung sejatinya telah siap menerapkan WFH, hanya saja menunggu instruksi resmi dari pusat.
Baca Juga: Pastikan Layanan Optimal, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Jenguk Pasien
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbar Daya Manusia (BKPSDM) Badung, Wayan Putra Yadnya mengatakan, pihaknya telah mengetahui adanya wacana WFH tersebut melalui pemberitaan di media massa.
Hanya saja saat ini dirinya belum menerapkan kebijakan tersebut di wilayah Pemkab Badung.
Sebab saat ini masih menunggu isntruksi atau surat resmi dari pemerintah pusat.
“Sampai siang ini masih belum suratnya tentang bagaimana polanya. Terkait dengan itu kami juga menunggu (arahan resmi) dari provinsi,” ujar Putra Yadnya saat dikonfirmasi Rabu (25/3).
Pihaknya menyebutkan, penerapan WFH ini rencananya akan berlaku mulai dari April 2026.
Kemudian informasi sementara yang diterima, akan ada satu atau dua hari kerja yang akan dilakukan dari rumah.
Baca Juga: Honda CARE Bali Siap Bantu Konsumen di AHASS Siaga Plus Negara, Mudik Lebih Tenang
Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah pusat untuk menghemat energi dalam potensi adanya kelanggkaan BBM selama perang di Timur Tengah.
“Ini masih belum pasti juga tiyang (saya) belum tahu juga nanti instruksi pastinya. Nanti kalo sudah ada saya update,” ungkapnya.
Disinggung terkait kesiapan melaksanakan WFH, Putra Yadnya mengaku, sejatinya Pemkab Badung sudah sangat siap.
Terlebih kebijakan yang sama juga pernah dilakukan saat adanya pandemi Covid-19.
Hanya saja dirinya tetap akan menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat dan Provinsi Bali.
“Apakah satu hari full atau memang kita bergiliran kayak dulu. Nah ini ini ini belum ada keputusan juga dari pimpinan. nanti Tiyang (saya) minta petunjuk,” jelasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga