Tak Sekadar WFH, Pemkab Bangli Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan BBM

BALIEXPRESS.ID – Pemkab Bangli memastikan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan Work from Home (WFH) bagi ASN, menyusul konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, Pemkab Bangli juga mengambil langkah efisiensi melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas (perdin) dan alokasi BBM.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangli, I Made Mahindra Putra, mengungkapkan bahwa kebijakan WFH dari pemerintah pusat telah ditindaklanjuti melalui rapat khusus pada Kamis (2/4/2026).

Baca Juga: Sausu Tambu Bersinar! Desa BRILiaN yang Sukses Angkat Ekonomi Warga, Dari Potensi Pesisir Hingga Pariwisata

 Rapat tersebut dipimpin Sekda Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, dan dihadiri jajaran pejabat terkait.

Dalam rapat itu diputuskan bahwa WFH akan diterapkan setiap Jumat, mulai pekan depan, namun tidak semua OPD dapat menerapkan WFH sepenuhnya.

Pelaksanaan WFH OPD tertentu akan diatur secara internal agar pelayanan publik tetap berjalan.

Baca Juga: Kisah Dramatis Nelayan Air Kuning Jembrana: Katir Patah, Berjuang Nyawa Terombang-ambing di Tengah Laut

OPD tersebut antara lain Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan, Satpol PP, BPBD dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, kantor kecamatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan. 

“Nanti silahkan diatur oleh OPD masing-masing. Yang pasti, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” jelas Mahindra, Jumat (3/4/2026).

Baca Juga: Empat Unit Motor dan Satu Bangunan Terbakar Tengah Malam di Desa Tunjuk Tabanan

Mahindra menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan WFH diserahkan kepada masing-masing OPD.

Terpenting, kata dia, adalah tujuan utama kebijakan ini, yakni efisiensi penggunaan BBM, benar-benar dapat diwujudkan.

Selain menerapkan WFH, Pemkab Bangli juga memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran perdin. Sisa anggaran perdin pada April dipangkas sebesar 50 persen.

Begitu pula dengan alokasi BBM di masing-masing OPD yang dikurangi sebesar 20 persen. “Pemerintah pusah efisiensi perjalanan dinas 50 persen. BBM seefisien mungkin, kami atur 20 persen biar terukur,” tegas pejabat asal Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani. (*)

Editor : I Made Mertawan