BALIEXPRESS.ID – Wakil Bupati (Wabup) Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, melontarkan peringatan keras kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, Wabup yang akrab disapa Ipat ini mengingatkan agar tidak ada lagi penggunaan anggaran tanpa hasil nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin apel rutin, Senin (6/4/2026), di halaman Kantor Bupati Jembrana.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Jalur Tengkorak Tabanan: Gagal Menyalip Truk, Penumpang Motor Tewas
“Jangan terjebak pada kegiatan rutinitas tanpa dampak. Setiap rupiah harus berorientasi pada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ipat itu secara tegas meminta seluruh perangkat daerah mengubah pola kerja lama yang cenderung administratif menjadi berbasis output dan outcome.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang berdampak pada fiskal daerah harus dijawab dengan inovasi, bukan sekadar menjalankan program rutin tahunan.
Baca Juga: Dua Bandar Sabu Asal Buleleng Ditangkap Saat Ambil Paket 1 Kg di Jasa Pengiriman
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip empati fiskal, yakni kesadaran bersama untuk menggunakan anggaran secara efisien.
Penghematan operasional seperti penggunaan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi langkah awal yang wajib dilakukan seluruh OPD.
Baca Juga: Dua Warga Songan Kintamani Meninggal Diduga Akibat Miras di Acara Pernikahan
“Efisiensi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti kinerja ASN, Wabup Ipat juga menekankan perubahan paradigma pembangunan, dengan menempatkan desa dan kelurahan sebagai aktor utama, bukan lagi objek.
Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan konvergensi program yang benar-benar menyasar kebutuhan desa berbasis data dan potensi lokal.
“Desa adalah subjek strategis. Kalau program tidak menyentuh desa, maka dampaknya tidak akan maksimal,” tegasnya lagi.
Menurutnya, pendekatan ini menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus mendorong kemandirian desa di Kabupaten Jembrana.
Di akhir arahannya, Wabup Ipat mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap program pemerintah. Ia menegaskan seluruh perangkat daerah tetap harus bekerja sesuai target RPJMD, namun dengan pendekatan yang lebih efektif dan berdampak langsung.
“Yang kita kejar bukan sekadar serapan anggaran, tapi hasil nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : I Made Mertawan