BALIEXPRESS.ID — Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Elektrifikasi Taksi bersama pengusaha transportasi dan pengurus koperasi taksi di Ruang Rapat Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (14/5).
Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyerap berbagai masukan terkait sektor transportasi sekaligus mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Bali.
Dalam arahannya, Koster menegaskan sektor transportasi memiliki peran strategis dalam menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Karena itu, sistem transportasi di Bali harus dikelola secara tertib, modern, dan ramah lingkungan.
Baca Juga: Santunan Asuransi BRILife AMKKM Bantu Ringankan Beban Keluarga Nasabah
“Berkaitan dengan upaya kita menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata, salah satunya harus melalui pengelolaan transportasi yang baik. Saya juga ingin mendengar apa saja keluhannya agar kita bisa antisipasi bersama-sama,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dasar hukum melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Regulasi tersebut menjadi pijakan dalam mendorong penggunaan energi bersih di Bali dan sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Yang perlu saya tekankan, lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita. Karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, memaparkan bahwa Bali terus memperkuat kebijakan transportasi rendah emisi melalui integrasi kendaraan listrik dalam sistem transportasi daerah.
Menurutnya, Bali menjadi provinsi yang telah merespons percepatan kendaraan listrik melalui Pergub Nomor 48 Tahun 2019 serta Rencana Aksi Daerah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 2022–2026.
Ia menyebutkan hingga 31 Maret 2026 jumlah kendaraan listrik di Bali mencapai 14.318 unit, terdiri atas 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik.
Sebaran terbesar berada di Denpasar dan Kabupaten Badung.
Untuk mendukung percepatan elektrifikasi transportasi, Dishub Bali juga menyiapkan roadmap elektrifikasi taksi.
Pada skema optimistis 2026–2028 ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik.
Sementara dalam skema moderat 2026–2030, jumlah penambahan kendaraan diproyeksikan sama dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar Rp1,262 triliun.
Kadek Mudarta menambahkan, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, pembangunan SPKLU, peningkatan kompetensi teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi.
Baca Juga: 100 Juta Warga Ikut Cek Kesehatan Gratis, Pemerintah Dorong Partisipasi CKG Lebih Luas
Dalam forum tersebut, Ketua DPD Organda Bali, I Nyoman Arthaya, menyampaikan dukungan terhadap program peremajaan kendaraan umum menjadi kendaraan listrik.
Ia juga meminta pemerintah menertibkan angkutan ilegal yang beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi ketentuan angkutan umum.
Selain itu, Organda Bali berharap adanya dukungan berupa asistensi maupun bantuan pengadaan kendaraan guna mempercepat program elektrifikasi armada.
Penataan jalur masuk angkutan barang menuju Denpasar dan kawasan Badung Selatan juga diusulkan agar lalu lintas lebih tertata dan kepadatan kendaraan dapat berkurang.
Masukan serupa disampaikan Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta.
Ia mengatakan pihaknya mulai melakukan berbagai langkah menuju elektrifikasi kendaraan, termasuk mendukung operasional transportasi di kawasan bandara sejak pelaksanaan G20.
Baca Juga: Gandeng PKK Dauh Puri Kauh, Astra Motor Bali Ajak Emak-emak Jadi Pelopor Cari Aman
Meski demikian, penerapan kendaraan listrik masih dilakukan secara bertahap karena proses modernisasi dan pembangunan fasilitas pendukung di area bandara masih berlangsung.
Tahun ini, koperasi menargetkan sekitar 25 persen armada taksi dapat beralih menjadi kendaraan listrik.
Ia juga berharap adanya dukungan pembiayaan bagi pengemudi karena koperasi memiliki keterbatasan dibanding perusahaan berbadan hukum PT.
Saat ini pihak koperasi juga terus melakukan modernisasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengadaan kendaraan listrik bagi para pengemudi.(***)
Editor : Rika Riyanti