BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, dalam acara penyerahan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).
Meski berhasil mempertahankan capaian tersebut selama 12 tahun berturut-turut, Bupati Kembang menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dipandang sebagai sebuah trofi atau penghargaan semata, melainkan sebagai standar tata kelola keuangan yang wajib dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah.
“WTP yang kita raih hari ini sebenarnya melalui proses yang panjang. Kita sudah mulai mendapatkan opini WTP ini sejak 12 tahun yang lalu dan berhasil mempertahankannya hingga kini. Namun, opini WTP bukanlah sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan untuk tata kelola APBD yang lebih baik,” tegas Bupati Kembang.
Menurutnya, opini WTP merupakan standar minimum transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: SPMB 2026 Hadir, Buleleng dan Bali Buka Peluang Lebih Luas bagi Siswa Berprestasi
“Capaian ke-12 ini merupakan buah dari koordinasi dan kerja sama yang kokoh antara Pemkab Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana beserta seluruh stakeholder yang terlibat,” lanjutnya.
Bupati Kembang menambahkan, Pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
Selain itu, optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terus dilakukan melalui efisiensi belanja serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Jembrana Maju, Harmoni, dan Bermartabat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyerahkan LHP secara serentak kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Bali yang juga berhasil mempertahankan opini WTP.
Dalam kesempatan tersebut, Satria Perwira mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak cepat berpuas diri atas capaian yang diraih.
Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK serta memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Capaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas kinerja demi pelayanan masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.
Turut mendampingi Bupati Jembrana dalam prosesi penyerahan LHP tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Budiasa dan Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik.
Namun demikian, capaian tersebut juga menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. (*)
Editor : I Made Mertawan