BALIEXPRESS.ID– Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bali memadati kawasan depan Kantor Gubernur Bali di Renon, Denpasar, Selasa (30/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Gubernur Bali Wayan Koster memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Bali.
Sebelum berorasi di depan Kantor Gubernur Bali, massa lebih dulu menggelar aksi damai di Gedung DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi kepada para anggota dewan. Setelah itu, sekitar 1.800 peserta bergerak menuju Kantor Gubernur Bali dan melanjutkan penyampaian tuntutan melalui aksi orasi.
Koordinator Lapangan aksi, Bima Mocha, meminta Gubernur Bali Wayan Koster memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah pusat yang menurutnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Bapak Koster, kami masyarakat Bali meminta Bapak Koster sebagai Gubernur Bali mendukung program-program Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Jangan menghambat program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto di Pulau Bali," katanya.
Dalam orasinya, Bima menilai sejumlah program yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Ia menepis anggapan bahwa program-program tersebut merupakan pemborosan anggaran negara.
"Program-program pro rakyat dari Prabowo Subianto bukanlah pemborosan. Bagaimana bisa dibilang pemborosan kalau uangnya kembali ke rakyat? Pemborosan itu kalau bagi-bagi dana hibah untuk kemenangan politik, itu baru pemborosan," singgungnya.
Salah satu program yang mendapat sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Bima, keberadaan dapur MBG telah membuka peluang kerja sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan petani.
"Pak Koster, Dapur MBG itu telah menciptakan lapangan pekerjaan. Dapur MBG itu telah menciptakan ekonomi kerakyatan. Dapur MBG itu telah membuat petani-petani otw kaya. Jangan halangi kami untuk sejahtera, Bapak Koster," ujarnya.
Selain MBG, Bima juga menyinggung Program Sekolah Rakyat. Ia mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung program tersebut.
"Bapak Koster sebagai Gubernur Bali kami belum pernah melihat bapak ada di Sekolah Rakyat yang didirikan oleh Prabowo Subianto apakah bapak Koster tidak setuju dengan Sekolah Rakyat kenapa? bapak Koster sebagai Gubernur bukan budak partai, bukan budaknya penguasa oligarki," sebutnya.
Menurutnya, program Koperasi Merah Putih juga memiliki potensi memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah hingga ke sektor produktif.
"Koperasi Merah Putih menciptakan irigasi perekonomian kerakyatan, membuat hulu hilir ekonomi rakyat yang di bawah selama ini diinjak-injak bisa naik derajat, Pak Koster."
Tak hanya menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah pusat, massa juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan di Bali, mulai dari pengelolaan sampah, kemacetan, layanan kesehatan hingga alih fungsi lahan pertanian.
"Pak Koster. Tolong urus sampah kami! Tolong urus kemacetan di jalanan kota kami! Betul, Pak Koster. Kok bisa rumah sakit Tabanan sampai kehabisan obat? Ke mana stok obat di Rumah Sakit Tabanan? Uangnya ke mana?" ujarnya.
Ia juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan yang dinilai dapat mengancam ketahanan pangan daerah.
"Kenapa banyak alih fungsi lahan? Kita butuh sawah untuk swasembada pangan. Kita butuh sejahtera, bukan butuh vila, bukan butuh tembok. Kita butuh sejahterakan petani," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima turut melontarkan kritik terhadap pejabat publik yang menurutnya harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan lainnya.
"Kalian jalan-jalan ke luar negeri, anak kalian bisa sampai sekolah luar negeri karena uang rakyat, uang kami! Percuma jadi pejabat kalau tidak memegang mandat. Kalau tidak menyejahterakan masyarakat, itu namanya bukan pejabat tapi penjahat!"
Ia juga menyinggung pernyataan seorang kepala daerah di Bali yang dinilai lebih menempatkan kepentingan partai politik di atas tanggung jawab kepada masyarakat.
"Ada anak buahmu Pak Koster yang jadi bupati, oknum bupati yang mengatakan saya jadi bupati lebih ringan daripada jadi ketua partai DPC karena saya punya ketua DPD yang harus dipertanggungjawabkan. Itu otak bupati ke mana? Dia jadi bupati harusnya tanggung jawab kepada rakyat, kepada kita!" tanyanya.
Menjelang akhir aksi, Bima mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mengawal jalannya pemerintahan.
"Pak Prabowo kalah empat kali tapi tidak pernah mengganggu pemerintahan yang sah. Kenapa di saat Pak Prabowo mendapatkan mandat kepemimpinan pemerintahan Indonesia, kalian ganggu terus? Ada apa ini? Jadi budak oligarkikah kalian?" tukasnya.
"Pak Koster. Kalau kalian semua cinta NKRI, cinta negeri ini, mari dukung dan kawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hidup Prabowo! Hidup rakyat!"
Aksi damai tersebut melibatkan empat kelompok masyarakat, yakni Garda Taksu Bali, Forum Semeton Pro 08, Komunitas Kelompok Petani dan Buruh, serta Aliansi Generasi Muda Peduli Bali.
Dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada DPRD Bali, Aliansi Masyarakat Bali menyampaikan delapan tuntutan. Di antaranya dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pengawalan program-program pemerintah pusat agar memberi manfaat bagi masyarakat, percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, penolakan terhadap praktik oligarki dalam pemerintahan, penolakan alih fungsi lahan yang dinilai mengancam swasembada pangan, percepatan penanganan persoalan sampah dan kemacetan, penyelidikan dugaan korupsi oleh oknum pejabat di Bali, serta ajakan menjaga kelestarian alam dan adat budaya Bali demi keutuhan NKRI.
Editor : Wiwin Meliana