BALIEXPDRESS.ID – Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Bali periode 2026–2031 resmi dilantik di Wantilan Kantor DPRD Bali, Jumat (10/7). Pelantikan yang dihadiri sekitar 3.000 peserta dari kalangan petani, nelayan, peternak, dan masyarakat itu dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) HKTI bertema “Petani Makmur, Petani Maju, Indonesia Sejahtera” yang sebelumnya digelar di Kantor Gubernur Bali.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono. Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah resmi dipercaya memimpin HKTI Bali untuk lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Ketua DPD HKTI Bali Made Muliawan Arya menyebut Musda kali ini menjadi yang tercepat sepanjang sejarah organisasi tersebut.
"Kita juga mencetak sejarah bahwa Musda tercepat sepanjang sejarah HKTI, hanya lima menit. Semua sudah sepakat, semua sudah tanda tangan, jadi berlangsung dengan lancar," ujarnya.
De Gadjah mengaku amanah tersebut menjadi tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh elemen organisasi tani, nelayan, dan peternak di Bali. Menurutnya, HKTI harus menjadi organisasi yang hadir langsung di tengah masyarakat, bukan hanya aktif di ruang rapat.
"Kami HKTI Bali sudah sepakat, kita tidak ada HKTI yang berada di balik meja. Jadi kita semua harus lebih banyak berada di kebun, berada di sawah, berada di pantai, berada di kandang, berada di lapangan. Jadi kita tahu kondisi para petani, nelayan, peternak dan yang lainnya," tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota HKTI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan petani di Bali.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Pulau Dewata. Berdasarkan perhitungan Pemerintah Provinsi Bali, sejumlah komoditas pangan strategis saat ini telah berada dalam kondisi surplus.
"Pertanian di Bali ini secara umum berkembang dengan bagus. Dari hitungan kami untuk kebutuhan dasar pangan Bali ini surplus. Beras surplus, jagung surplus, bawang merah surplus, cabai surplus. Tapi ada satu yang defisit, yaitu bawang putih," kata Koster.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya produksi bawang putih lokal adalah harga bawang putih impor yang lebih murah dibandingkan hasil panen petani Bali. Karena itu, Pemprov Bali mulai mendorong perluasan areal tanam bawang putih di sejumlah daerah potensial seperti Bangli, Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.
"Saya sudah menugaskan Kadis Pertanian untuk memperluas penanaman bawang putih supaya nanti kalau sudah produktif cukup, kalau bisa hentikan impor bawang putih agar petani kita bisa hidup dari hasil pertanian yang bersumber dari lahan yang ada di Bali," ujarnya.
Koster juga menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat kebijakan menuju kedaulatan pangan melalui pengembangan pertanian organik. Saat ini, lebih dari 60 persen dari sekitar 64 ribu hektare lahan sawah di Bali telah mengantongi sertifikat organik.
"Kami memprioritaskan pertanian organik, khususnya sawah. Dengan pertanian organik nilai ekonomi petani meningkat dan yang utama menjaga kelestarian ekosistem alam," ungkapnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan kuota pupuk organik cair karena kebutuhan petani di Bali terus meningkat seiring tingginya minat menerapkan sistem pertanian organik.
"Kami mohon dukungan kepada Bapak Wamen, kami kekurangan pupuk organik cair. Mohon diberi kuota yang lebih banyak karena gairah para petani di Bali menggunakan pupuk organik sekarang tinggi sekali," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wamentan Sudaryono memastikan pemerintah pusat siap mendukung kebutuhan pertanian di Bali, termasuk menindaklanjuti usulan penambahan kuota pupuk organik.
"Kami atensi. Bali ini saya kira sophisticated. Kalau memang butuh lebih banyak pupuk organik, kami siap. Nanti kami follow up setelah kembali dari sini, kami cek seperti apa kami bisa bantu," ujarnya.
Selain itu, Sudaryono berharap kepengurusan HKTI Bali yang baru mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku pertanian agar seluruh program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kita berharap melalui HKTI sinergi dengan pemerintah daerah, dinas, kabupaten, provinsi, semua. Intinya bagaimana program pertanian Pak Presiden ini bisa merata, sampai kepada yang memang berhak tanpa hambatan," katanya.
Ia juga menilai sektor pertanian Bali memiliki potensi besar untuk menopang industri pariwisata. Menurutnya, berbagai produk lokal seperti kopi, kakao, hortikultura hingga hasil peternakan perlu semakin dioptimalkan agar mampu memenuhi kebutuhan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.(ika)
Editor : Wiwin Meliana