Mundurnya Golkar dari Pansus TRAP Disorot, For Hati Bali Ingatkan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik

Rika Riyanti • Dipublikasikan Senin, 27 Juli 2026 | 14:53 WIB
TINJAU: Pansus TRAP gelar inspeksi mendadak di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, Kamis (23/4).
TINJAU: Pansus TRAP gelar inspeksi mendadak di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, Kamis (23/4).

 

BALIEXPRESS.ID – Keputusan Fraksi Partai Golkar untuk menarik diri dari Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali kembali menjadi perhatian.

Forum Pemerhati Pembangunan Bali (For Hati Bali) menilai penyelesaian tugas pansus tetap perlu menjadi prioritas agar tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Penasihat For Hati Bali, dr. Wayan Sayoga, mengatakan pihaknya sebelumnya juga telah memberikan tanggapan terkait mundurnya anggota Fraksi Golkar dari Pansus TRAP.

Menurutnya, dalam menjalankan tugas, pansus semestinya mengedepankan prinsip kepatutan, etika, serta tanggung jawab kepada publik hingga seluruh proses pembahasan selesai.

Baca Juga: Audiensi For Hati Bali dengan Gubernur Ditunda, Soroti Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus TRAP

“Kalau mengandung asas kepatutan, etik, dan tanggung jawab, tugas pansus itu mestinya diselesaikan sampai rampung dulu,” katanya, Senin (27/7).

Ia berpandangan, apabila pembahasan pansus tidak dapat dituntaskan atau rekomendasi yang dinantikan masyarakat tidak terwujud, hal tersebut berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja DPRD Bali.

“Kalau sampai seperti ini, di masyarakat tidak bagus. DPR bisa kehilangan kewibawaannya. Dari sisi kerja juga kelihatan sekali, masyarakat bisa menilai ada kepentingan tertentu dan sebagainya,” ucapnya.

Sayoga menambahkan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan merupakan hal yang penting.

 

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Pemerintahan itu kan DPR dan gubernur. Tidak bisa hanya gubernur saja atau DPR saja. Kalau DPR sekarang justru menjadi sorotan masyarakat, itu tentu tidak baik,” tegasnya.

Ia juga menilai masyarakat kini semakin terbuka dalam menyampaikan kritik terhadap lembaga publik.

Karena itu, DPRD diharapkan dapat menunjukkan komitmennya dengan menuntaskan seluruh tugas yang telah diamanatkan, termasuk penyelesaian pembahasan dan rekomendasi Pansus TRAP.

Baca Juga: Ops Pekat Agung 2026 Bergerak, Sejumlah Kafe di Gianyar Diperiksa Petugas

“Sekarang suara masyarakat sudah sangat kencang, tidak pakai saringan lagi menyampaikan pendapatnya. Karena itu mestinya tugas pansus dirampungkan dulu. Tinggal berapa lama lagi, kenapa tidak diselesaikan sampai selesai,” katanya.(***)

Editor : Rika Riyanti
Pansus TRAP DPRD Bali dprd bali fraksi golkar btid