BALIEXPRESS.ID – Belasan miliar rupiah dana hibah tahun 2026 di Kabupaten Bangli terancam tidak cair.
Usulan terbesar berada di berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli.
Persoalan pencairan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga kelengkapan administrasi.
Baca Juga: Tim Jalak Nusa Bekuk Pelaku Pencurian Alat Water Sport di Nusa Penida
Informasinya, sejumlah dokumen perencanaan hibah seharusnya sudah disiapkan sejak 2025, sebelum anggaran tersebut ditetapkan dalam APBD 2026.
Dokumen tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Kondisi ini membuat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait belum berani memproses pencairan.
Saat dikonfirmasi, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra tidak memberikan penjelasan secara detail terkait persoalan administrasi yang menjadi salah satu kendala pencairan hibah.
Baca Juga: Pidato Kenegaraan Prabowo Soroti Capaian Ekonomi dan Investasi SDM Menuju Indonesia Maju
Ditemui usai mengikuti apel HUT Provinsi Bali, Jumat (14/8/2026), Riana hanya mengatakan pencairan hibah masih mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Dana hibah ini dianggarkan melalui PAD. “Masih melihat pergerakan fiskal kita,” kata Riana Putra.
Ia juga belum berani memastikan apakah seluruh dana hibah yang mencapai Rp 15 miliar tersebut dapat dicairkan tahun ini.
Baca Juga: Percikan Api Karburator Hanguskan Motor Thunder Dekat SPBU TMP Jembrana
Di sisi lain, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli Putu Agus Muliawan mengatakan realisasi PAD hingga Agustus 2026 telah mencapai 51,8 persen. Pemkab Bangli menargetkan PAD tahun ini sebesar Rp298 miliar.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disparbud Bangli I Wayan Dirga Yusa membenarkan bahwa hingga kini dana hibah di instansinya belum cair.
Nilainya mencapai Rp14,3 miliar. Dana tersebut diajukan oleh berbagai kelompok masyarakat dengan total 226 objek hibah.
Ketidakpastian pencairan dana hibah ini menjadi perhatian anggota dewan. Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika mengaku kerap menjadi sasaran pertanyaan masyarakat yang mengajukan hibah.
Katanya, banyak warga meminta kepastian kapan bantuan itu akan dicairkan. DPRD Bangli juga sudah sempat mengelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berdasarkan hasil rapat, Suastika menjelaskan keterlambatan pencairan hibah disebabkan kondisi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih seret.
"Persoalan belum cair karena anggaran belum tersedia," tegas Suastika belum lama ini. (*)
Editor : I Made Mertawan