BALIEXPRESS.ID – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bangli berencana melakukan kajian terkait tingginya populasi lalat di kawasan Kintamani.
Kajian pada 2027 ini disiapkan untuk mengetahui penyebab, tingkat kepadatan, wilayah terdampak, serta strategi penanganannya.
Kepala BRIDA Kabupaten Bangli, I Nengah Wikrama, mengatakan kajian tersebut direncanakan dengan anggaran sekitar Rp50 juta.
Baca Juga: Tergiur Untung Besar, Pemilik Warung di Gilimanuk Jual Rokok Ilegal Senilai Rp20 Juta
Pelaksanaannya akan bekerja sama dengan pihak lain, meski hingga kini belum ditentukan pihak yang akan dilibatkan.
Menurut Wikrama, keberadaan lalat di Kintamani telah menjadi keluhan dalam beberapa tahun terakhir.
Keluhan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga wisatawan dan pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Baca Juga: Hadir Serentak di 131 Lokasi dengan Penawaran Menarik, BRI KKB National Expo Torehkan Rekor MURI
Wikrama menyebutkan bahwa tingginya populasi lalat dapat dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya pengelolaan limbah peternakan yang belum optimal, penumpukan sampah organik, kondisi sanitasi lingkungan, serta faktor iklim dan cuaca yang mendukung perkembangbiakan lalat.
Populasi lalat yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan.
Baca Juga: Aksi OPM Ancam Keselamatan Warga, Aparat Didorong Pulihkan Keamanan di Jila
Kondisi itu juga dikhawatirkan berdampak terhadap citra pariwisata dan aktivitas ekonomi lokal.
Kintamani sendiri merupakan salah satu kawasan wisata andalan Kabupaten Bangli. “Apabila tidak ditangani secara tepat, permasalahan ini dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan daya saing kawasan wisata Kintamani. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif,” kata Wikrama, Rabu (19/8/2026).
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli sempat menggelar forum group discussion (FGD) untuk merumuskan langkah pengendalian lalat yang dinilai meresahkan pada Januari 2026.
Dalam FGD itu terungkap bahwa keberadaan mengganggu kenyamanan tamu, baik di restoran maupun di daya tarik wisata (DTW) di kawasan Kintamani.
Bahkan keberadaan lalat sempat membuat wisatawan batal makan di salah restoran Kintamani.
“FGD ini bertujuan untuk mendapatkan rumusan perencanaan aksi dalam penanganan gangguan lalat. Target kami adalah pengendalian, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama pelaku pariwisata,” ujar Kepala Disparbud Bangli I Wayan Dirga Yusa. (*)
Editor : I Made Mertawan