BALIEXPRESS.ID – Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini sedang berlangsung.
Hingga triwulan III 2026 telah tercatat 146.990 keluarga dengan jumlah 552.595 individu.
Berdasarkan data sementara sebanyak 101.535 keluarga dengan 387.762 individu termasuk dalam kelompok Desil 6 hingga 10.
Baca Juga: Ketua Satgas Perumahan RI Sampaikan Dukungan Sertipikasi Gratis bagi MBR dari Kementerian ATR/BPN
Menurut informasi yang dihimpun, jumlah keluarga yang masuk dalam Desil 1 tercatat sebanyak 3.684 keluarga dengan total 13.997 individu.
Sementara Desil 2 mencakup 5.647 keluarga dengan 22.779 individu.
Kemudian untuk Desil 3 terdiri dari 5.603 keluarga dengan 21.895 individu.
Baca Juga: Berkontribusi dalam Pengembangan Geotermal di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan
Sedangkan Desil 4 mencatat jumlah yang lebih besar, yakni 6.107 keluarga dengan 23.770 individu.
Selanjutnya untuk kelompok Desil 5 tercatat sebanyak 10.075 keluarga dengan total 40.547 individu.
Sisanya kelompok terbanyak ada pada Desil 6-10 berdasarkan DTSEN.
Baca Juga: Garap Segmen Digital, Astra Motor Hadirkan Fitur Test Ride Praktis Lewat Aplikasi Motorku X
Salah satu sumber koran ini, menyatakan saat ini pengelompokan desil belum selesai dilakukan.
Berdasarkan pendataan di lapangan, ternyata banyak temuan, seperti tidak kesesuaian pengelompokan masyarakat.
Hal ini diketahui setelah dilakukan pendataan ternyata ada warga yang diduga punya kendaraan roda empat namun setelah didata mengaku tidak punya.
Alhasil setelah dilakukan pengecekan di Samsat namanya malah muncul.
Begitu juga ada warga yang buruh serabutan malah dikelompokkan pada desil besar.
Hal itu juga dikarenakan memiliki aset atas nama miliknya namun sebelumnya tidak tercatat.
Selain itu ada juga karena dalam satu Kepala Keluarga (KK) ada yang berstatus PNS.
"Ada warga kurang mampu masuk Desil besar itu karena namanya bisa digunakan untuk meminjam uang dengan jumlah besar. Selain itu juga KTP-nya dipinjam menjadi manajer villa oleh WNA," ujar salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Badung, I Gde Eka Sudarwith juga tidak menampik hal-hal tersebut.
Pihaknya mengaku hal tersebut tidak menjadi masalah, lantaran akan dilakukan pendataan dan perubahan data setelah adanya sanggahan.
Dirinya pun menyebutkan, ada tiga proses yang dapat dilakukan untuk update data penduduk.
Hal ini meliputi, Sensus Ekonomi oleh BPS, pendaftaran penduduk ke dalam program Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang dilakukan tim digitalisasi pemerintah, terakhir yang dilakukan oleh tim dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Data tersebut pun telah melekat terkait dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga menghasilkan produk berupa pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam desil.
"Semua ini bersama-sama bekerja nanti akan di-link-kan melalui interoperabilitas, sehingga data penduduk dapat ter-update begitu," ujar Sudarwitha.
Terkait dengan ada warga yang kaya pura-pura menjadi miskin dan sebaliknya, Birokrat asal Petang tersebut menerangkan, data penduduk sejatinya bersifat dinamis, apalagi terkait dengan kepemilikan atau terkait dengan aset, baik bergerak atau tidak.
Sehingga data dasar dari pada pengelompokan desil berangkat dari tahun 2016 yang saat itu dilakukan Sensus Ekonomi tahun 2016.
"Nah, ketika sudah 10 tahun sekarang ini, memang beberapa dari masyarakat mengalami peningkatan ekonomi, mengalami peningkatan kemampuan ekonomi yang mungkin saja belum tercatat. Mungkin asetnya itu belum balik nama atas nama yang bersangkutan demikian. Misalnya membeli tanah, masih atas nama pemilik lama," jelasnya.
Sudarwitha pun tak menampik sebelumnya ada warga miskin yang berubah menjadi kaya, lantaran memiliki aset dekat dengan jalan by pass.
Selain itu juga ada KTP mereka dipinjam untuk mencari uang atau digunakan untuk mengakui kepemilikan suatu aset.
"Ini banyak terjadi di daerah-daerah yang berkembang pesat secara ekonomi, contoh di daerah Canggu dan sekitarnya, kemudian daerah Kuta Selatan itu. Kuta Selatan, Jimbaran, Ungasan, Pecatu,"paparnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga