BALIEXPRESS.ID – Rencana Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bangli melakukan kajian populasi lalat di Kintamani pada 2027 mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika. Ia mengingatkan agar tidak berhenti pada hasil kajian.
Suastika mengatakan, persoalan lalat di Kintamani perlu ditangani secara komprehensif.
Setelah hasil kajian diperoleh, OPD terkait agar menyusun langkah penanganan sesuai rekomendasi kajian pada tahun yang sama.
Baca Juga: Kecelakaan Maut Berulang, Jalur Bayunggede Kintamani Jadi Perhatian Sat Lantas
“Kalau kajian dilakukan tahun 2027, begitu hasilnya ada, OPD terkait harus langsung menindaklanjuti,” tegas Suastika, Rabu (26/8/2026).
Ia tidak ingin kajian rampung pada 2027, tetapi penanganannya baru dirancang pada tahun berikutnya.
Menurut Suastika, pola seperti itu justru membuat penanganan berjalan lambat.
Baca Juga: Wujud Solidaritas Kemanusiaan, Pemkab Klungkung Salurkan Bantuan Logistik bagi Korban Bencana NTT
Jika persoalannya anggaran, OPD terkait dapat melakukan pergeseran anggaran sesuai kebutuhan.
“BRIDA kan hanya melakukan kajian. Hasilnya nanti ditindaklanjuti OPD terkait. OPD lain jangan lelet, jangan lambat,” pesan politikus PDIP tersebut.
Baca Juga: Dorong Pemerataan Ekonomi, BRI dan Pemprov Maluku Utara Kolaborasi Perkuat UMKM Majukan Potensi Desa
Suastika menegaskan, persoalan populasi lalat di Kintamani bukan masalah baru.
Selama ini, menurut dia, belum terlihat langkah konkret pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Keberadaan lalat dinilai tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan, tetapi juga mengganggu sektor pariwisata.
Kintamani merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Bangli. “Imbas negatif lalat ini besar, bisa kesehatan lingkungan, pariwisata. Harus ditangani serius,” jelas politikus asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, itu.
Kepala BRIDA Kabupaten Bangli, I Nengah Wikrama sebelumnya mengatakan kajian tersebut direncanakan dengan anggaran sekitar Rp50 juta.
Menurutnya, keberadaan lalat di Kintamani telah menjadi keluhan dalam beberapa tahun terakhir.
Keluhan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga wisatawan dan pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Wikrama menyebutkan bahwa tingginya populasi lalat dapat dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya pengelolaan limbah peternakan yang belum optimal, penumpukan sampah organik, kondisi sanitasi lingkungan, serta faktor iklim dan cuaca yang mendukung perkembangbiakan lalat.
Populasi lalat yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan.
Kondisi itu juga dikhawatirkan berdampak terhadap citra pariwisata dan aktivitas ekonomi lokal.
"Apabila tidak ditangani secara tepat, permasalahan ini dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan daya saing kawasan wisata Kintamani. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif,” kata Wikrama, Rabu (19/8/2026). (*)
Editor : I Made Mertawan