BALIEXPRESS.ID- Penempatan pegawai di lingkungan Pemkab Bangli mendapat perhatian Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika.
Ia mengingatkan agar penempatan pegawai disesuaikan dengan beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Suastika, penyesuaian tersebut penting untuk mencegah ketimpangan jumlah pegawai dengan beban pekerjaan.
Baca Juga: Proyek LPJU Rp7,8 Miliar di Karangasem Batal, Terganjal Administrasi Aset Daerah
Jangan sampai ada OPD yang memiliki banyak pegawai, tetapi beban kerjanya relatif sedikit.
Sementara di OPD lain, jumlah pegawai terbatas dengan beban pekerjaan yang cukup banyak.
“Pemerintah harus memikirkan beban kerja. Di mana ada beban kerja, di sana diarahkan,” terang Suastika saat ditemui, Rabu (2/9/2026).
Baca Juga: Kebakaran Hebat di Tejakula, 7 Ruko dan 1 Rumah Ludes Terbakar Malam Hari
Politikus PDIP itu mencontohkan kondisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bangli.
Berdasarkan pagu anggaran 2027, dinas tersebut mendapat alokasi sekitar Rp5,7 miliar lebih.
Baca Juga: Nany Widjaja Wajib Tanggungjawab Kerugian PT JFC Rp 21 M hingga Harta Pribadi
Dalam rapat kerja, Selasa lalu, terungkap sekitar Rp5 miliar lebih dialokasikan untuk belanja pegawai.
“Anggaran program plus biaya penunjang urusan pemerintahan hanya Rp700 juta,” ungkapnya.
Melihat komposisi anggaran tersebut, Suastika menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian jumlah pegawai dengan beban kerja di OPD tersebut.
Ia juga menduga kondisi serupa dapat terjadi di OPD lainnya. Oleh karena itu, Suastika mendorong Bagian Organisasi Setda Bangli bersama BKDPSDM menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengevaluasi penempatan pegawai agar lebih proporsional.
“Harus mulai dilakukan mutasi pegawai sesuai dengan beban kerja. Di mana perlu tambahan pegawai, ke sana dibawa, misalnya OPD penghasil yang harus menggenjot pendapatan pendapatan,” tegas politikus asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini. (*)
Editor : I Made Mertawan