BALIEXPRESS.ID - Pemkab Badung berencana membangun jalan baru yang berada di bawah tanah untuk mengatasi kemacetan.
Rencananya terowongan jalan tersebut akan menghubungkan Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Barat menuju Canggu, Mengwitani, dan Werdi Bhuwana Di Kecamatan Mengwi.
Hanya saja pembangunan jalan ini baru akan dilakukan pada tahun 2028, setelah dilakukan pembebasan lahan.
Baca Juga: Sambut Hari Pelanggan Nasional 2026, Astra Motor Bali Hadirkan Layanan Spesial
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan, pihaknya merancang pembebasan lahan mulai dilakukan pada 2027.
Selanjutnya, konstruksi ditargetkan berlangsung pada 2028 dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun yang sama.
Namun, tantangannya karena kawasan di sekitar koridor Gatsu Barat hingga arah Canggu telah dipenuhi berbagai pembangunan, termasuk perumahan.
Baca Juga: Jauh dari Target, Aktivasi IKD di Bangli Baru Capai 5,44 Persen
Untuk itu itu, pembangunan jalan tidak sepenuhnya mengandalkan kondisi permukaan yang ada sehingga harus memanfaatkan teknologi dengan mambangun jalan trowongan.
"Jadi nanti kita rancang pembangunan terowongan itu sepanjang 2,4 kilometer. Jadi dari kawasan Gatot Subroto menuju arah barat. Setelah keluar dari terowongan, jaringan jalan akan memiliki akses menuju Canggu ke arah kiri dan ke arah kanan menuju Mengwitani dan Werdi Bhuwana," ujar Adi Arnawa, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Badung, Kamis (3/9).
Pihaknya menyebutkan, Pemkab Badung telah melibatkan konsultan dari Shanghai untuk melakukan kajian terhadap konsep pembangunan tersebut.
Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Warung di Pengotan Bangli Malam Hari, Sempat Dikira Bakar Sampah
Konsultan diberikan waktu sekitar tiga minggu untuk menyusun kajian awal mengenai teknis dan bentuk pembangunan.
Pembangunan terowongan pun dinilai akan menjadi salah satu proyek infrastruktur dengan teknologi baru di Indonesia.
Namun, jaringan jalan yang direncanakan tersebut tidak sepenuhnya akan diberikan secara gratis kepada pengguna.
"Nanti kita Pemkab Badung membuka opsi penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem pembayaran elektronik bagi kendaraan yang menggunakan jalan tersebut. Dengan konsep tersebut, pengguna jalan nantinya akan dikenakan tarif tertentu," ungkapnya.
Terkair besaran tarif, Adi Arnawa mengaku, belum ditentukan lantaran masih menunggu hasil kajian teknis dan perencanaan lebih lanjut.
Penerapan ERP bukan semata-mata ditujukan untuk mencari pendapatan daerah.
Dirinya juga menyebutkan, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya mengendalikan pertumbuhan kendaraan dan mencegah dampak pembangunan jalan terhadap alih fungsi lahan.
Sebab, jaringan jalan baru yang direncanakan akan melewati kawasan yang masih terdapat persawahan.
"Di satu sisi pelayanan infrastruktur jalan kita dapatkan, di sisi lain kita tetap bisa menjaga lahan tidak terjadi alih fungsi lahan yang masif," jelasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga