BALIEXPRESS.ID - Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan menjadi salah satu kawasan pariwisata andalan sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.
Hanya saja hingga kini sejumlah usulan pembangunan dan penataan kawasan dari masyarakat belum seluruhnya terakomodir.
Salah satu yang sangat diperlukan saat ini adalah pembuatan jalan lingkar untuk mengatasi kemacetan.
Baca Juga: Mantan Perbekel Sayan, I Made Andika Menyusuri Persaudaraan Lewat Vespa
Saat ini, untuk menuju Tanjung Benoa hanya ada satu akses jalan yang dapat dilalui, yakni Jalan Pratama.
Akses ini pun kerap terjadi kemacetan lantaran meningkatnya kunjungan wisatawan.
Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Wijaya mengatakan, kebutuhan infrastruktur Tanjung Benoa tidak hanya dapat ditangani secara parsial.
Baca Juga: Polwan Berpeluang Pimpin Polri, Konferensi IAWP Diharapkan Jadi Ruang Meningkatkan Kemampuan
Terlebih hal ini perlu dilakukan penataan secara global terkait akses jalan menuju wilayah yang terkenal dengan wisata watersport tersebut.
Hanya saja diakuinya saat ini telah ada penataan trotoar dan jaringan utilitas sepanjang 1 Km.
Meski demikian, dengan perkembangan pariwisata, Jalan Pratama pun dinilai tidak ideal jika terus dipaksakan sebagai jalur dua arah.
Baca Juga: Legenda Liverpool FC Sami Hyypia Sapa Fans Club Dalam Grand Opening LFC Store Bali
Terutama dengan semakin banyaknya bus pariwisata yang melintas di kawasan Tanjung Benoa.
“Jalur Pratama itu kan tidak bisa kedepannya diharapkan untuk jalur dua. Harapan kita semestinya nanti satu jalur. Terkecuali sepeda motor. Kalau bus-bus masuk, berpapasan, itu ke depan harus kita pikirkan," ujar Wijaya, Minggu (20/9).
Pihaknya pun mendesak, rencana pembangunan ring road atau Jalan Lingkar Pantai Barat tidak sekadar menjadi wacana dalam dokumen perencanaan.
Dirinya mengaku, telah berulang kali menyampaikan usulan tersebut sejak periode sebelumnya sebagai anggota DPRD Badung, termasuk dalam pembahasan RPJMD.
Selain Pantai Barat, politisi yang akrab disapa Yonda ini pun menilai, ring road Pantai Timur juga belum terealisasi.
Padahal pembangunan kedua jalur lingkar tersebut bukan hanya dapat mengatasi persoalan kelancaran lalu lintas.
Jalan ini pun memungkinkan untuk memperjelas batas antara kawasan kehutanan dengan lahan masyarakat.
“Usulan saya itu ring road Pantai Timur dan ring road Pantai Barat. Itu pisahkan tanah kehutanan dengan tanah masyarakat, dengan ring road dibuat," tegasnya.
Yonda menerangkan, tanpa batas kawasan yang jelas persoalan pengurugan di Pantai Barat berpotensi terus terjadi.
Hal ini dikhawatirkan membuat luasan kawasan pesisir maupun kawasan yang semestinya dilindungi terus berkurang.
“Sepanjang itu tidak dibuat, di Pantai Barat itu akan selalu terus berkurang. Nanti berkurang-berkurang terus diurug-urug, dari sekian hektar tahun depan kurang,” terang Yonda yang juga Bendesa Adat Tanjung Benoa tersebut.
Selain jalan lingkar tersebut, pihaknya pun menilai perlu adanya perlindungan terhadap Pulau Pudut dari abrasi. Terlebih di kawasan tersebut menjadi salah satu obyek wisata penyu.
“Kalau berbicara usulan banyak hal ya. Ada Pulau Pudut yang semestinya dijaga, dikembalikan marwahnya dari abrasi, sampai saat ini belum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yonda menambahkan, Tanjung Benoa adalah salah satu wilayah yang menjadi tujuan wisata dan berkontribusi kepada PAD.
Semestinya kawasan wisata tersebut mendapatkan perhatian melalui penataan yang terarah.
Untuk itu, dirinya sangat berharap Pemkab Badung dapat memperhatikan dan mengalokasikan anggaran untuk penataan Tanjung Benoa.
“Sudah bertahun-tahun tidak pernah terlaksana oleh Dinas Pariwisata. Pemetaan-pemetaan dimana belum ada,” imbuhnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga