BALIEXPRESS.ID — Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dari target 4.184 unit pada 2026, sebanyak 1.410 unit telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan.
Perkembangan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait progres program APBN dan non-APBN di Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9) malam.
Baca Juga: Terbongkar! Komjen Rudi Setiawan Akui Kamar Mewah Lapas Cibinong Dihuni Warga Binaan
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengapresiasi dukungan Pemprov Bali dalam mendorong percepatan program perumahan.
Salah satu dukungan tersebut berupa surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali agar turut mempercepat pelaksanaan program.
Lilik memaparkan, program bantuan perumahan di Bali menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, jumlah bantuan tercatat sebanyak 31 unit, sedangkan pada 2026 targetnya meningkat menjadi 4.184 unit.
Dari pelaksanaan program tahun ini, sebanyak 387 unit dilaporkan telah rampung 100 persen.
Sementara itu, realisasi SK penerima bantuan baru mencapai 1.410 unit sehingga percepatan masih diperlukan untuk mengejar target yang ditetapkan.
Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak terkait dinilai penting agar program dapat berjalan sesuai sasaran.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.
Selain bantuan bedah rumah, Kementerian PKP juga menjalankan pembangunan rumah susun di Bali.
Salah satunya berupa satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni. Bangunan tersebut menyediakan 60 unit hunian tipe 36.
Baca Juga: PSI Pertanyakan Pemerintah saat Gibran Digugat di MK: “Ke Mana Bakom, Jubir Istana, KSP?”
Pada sektor pembiayaan perumahan, terdapat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi yang bersumber dari program Kementerian PKP di luar APBN, dengan target 1.114 unit pada 2026.
Bali juga mencatat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar 99,9 persen, dengan nilai mencapai sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan tersebut di Bali.
Menurutnya, Bali menjadi salah satu daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi.
Bahkan, BPD Bali menempati posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan.
Maruarar menyebut program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.
Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah suku bunga KUR Perumahan sebesar 5 persen yang berlaku sejak awal pembiayaan hingga lunas.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, capaian penyaluran kredit di Bali tidak hanya terlihat pada sektor perumahan, tetapi juga pada penyaluran KUR untuk sektor lainnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas program bantuan perumahan yang dinilai membantu masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.
Baca Juga: Profil Suyudi Ario Seto, Jenderal Reserse yang Ditunjuk Gantikan Listyo Sigit sebagai Kapolri
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Koster juga menegaskan pentingnya mempercepat realisasi program bedah rumah.
Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan perumahan yang masih dihadapi masyarakat Bali.
Adapun Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan skema pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki rumah maupun melakukan renovasi hunian.
Baca Juga: Bali Visual Healing Diluncurkan di Bali, Menghadirkan Perspektif Baru dalam Pengalaman Wellness
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.(***)
Editor : Rika Riyanti