BALIEXPRESS.ID– Persoalan kemacetan yang berulang di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pemkab berharap pemerintah pusat tidak hanya meningkatkan kapasitas dermaga, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang dengan membangun pelabuhan baru.
Harapan tersebut disampaikan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan usai mengikuti kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie tersebut digelar untuk menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Dalam kesempatan itu, Syarief menjelaskan bahwa dukungan anggaran pemerintah pusat untuk Bali sebenarnya cukup besar. Hanya saja, terdapat pergeseran skema pembiayaan seiring dengan pelaksanaan berbagai program nasional.
Menurut dia, sejumlah kebutuhan yang sebelumnya menjadi beban pemerintah daerah kini mulai mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Salah satunya terkait pembiayaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Banyak anggaran transfer yang sekarang itu melalui program-program yang dilakukan oleh nasional. Contohnya kewenangan daerah, seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.
Hal serupa juga terjadi pada sektor infrastruktur. Syarief menyebut pembangunan infrastruktur jalan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah kini turut mendapat intervensi pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres).
“Infrastruktur jalan yang jadi kewenangan daerah, sekarang ditarik lewat Inpres. Dengan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga sebenarnya, kalau dilihat dari sisi itu, cukup besar juga,” ujarnya.
Dia menegaskan, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah tetap perlu dilihat berdasarkan kemampuan fiskal nasional.
Bagi Pemkab Jembrana, dukungan pusat tersebut sangat diharapkan, khususnya untuk menangani persoalan transportasi di kawasan Gilimanuk yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Bupati Kembang Hartawan mengatakan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan angkutan barang, saat ini semakin resah akibat kemacetan yang berulang di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
“Memang sampai saat ini masyarakat resah, terutama pengguna truk yang hari ini sangat resah dan beberapa kali sudah berdemo. Masyarakat menginginkan ada solusi yang konkret terhadap penyeberangan Ketapang–Gilimanuk,” katanya.
Menurut Kembang, peningkatan kapasitas dermaga yang tengah dikerjakan saat ini merupakan salah satu langkah awal untuk mengurangi persoalan antrean kendaraan. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang.
Sebab, pertumbuhan kendaraan diperkirakan terus meningkat seiring semakin dekatnya konektivitas jalan tol yang akan berdampak terhadap arus lalu lintas menuju Bali.
“Kalau hanya peningkatan kapasitas dermaga, itu mungkin solusi jangka pendek. Tapi harapannya ada penambahan pelabuhan yang dibangun baru karena meningkatnya pengguna kendaraan dengan tol sudah mulai mendekat,” tegasnya.
Karena itu, Pemkab Jembrana berharap pembahasan mengenai kebijakan TKD dan dukungan anggaran pemerintah pusat juga dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur strategis di daerah. Termasuk mencari solusi permanen terhadap kepadatan lalu lintas dan antrean kendaraan di pintu masuk Bali melalui Gilimanuk. (tor)
Editor : Wiwin Meliana