BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dukungan tersebut diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah hingga desa untuk menunjang kebutuhan pelaksanaan program tersebut.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, aset berupa lahan milik pemerintah daerah maupun desa dapat diberdayakan untuk mendukung keberlangsungan program MBG.
Menurutnya, pemanfaatan aset tersebut selama ini juga telah berjalan.
Baca Juga: 35 Pakar Medis dari 11 Negara Bahas Perkembangan Toksin Botulinum di Bali
"Lahan milik pemerintah daerah atau desa di manapun untuk bisa diberdayakan. Selama ini sudah berjalan," ujar Koster dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Jumat (30/10).
Selain MBG, Pemprov Bali juga memberikan perhatian terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.
Kedua program nasional tersebut dinilai dapat berjalan beriringan, terutama dalam membuka peluang penyerapan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku kebutuhan pangan.
Koster menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan MBG, termasuk pengembangan dapur masyarakat yang mengutamakan penyediaan pangan lokal.
"Pada prinsipnya saya sangat setuju, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dan dapur masyarakat dengan penyediaan pangan lokal," katanya.
Komitmen penyelarasan program pemerintah pusat tersebut kembali ditegaskan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.
Meski mendukung penuh pelaksanaannya, dia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara optimal.
Terlebih, MBG merupakan program dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar.
Baca Juga: Akui Salah Ikut Marahi Petugas SPBU, Koster: Sampai Rumah Saya Kepikiran
Giri Prasta menilai pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta serta TNI-Polri, diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik.
"Di Bali bagus dan mohon maaf tidak ada keracunan. Harapan kami pengawasan dan komunikasi bisa bersinergi. Tidak hanya di sektor pemerintah, tetapi juga swasta hingga TNI-Polri dalam tatanan pengawasan," tuturnya.
Terkait wacana pemberian insentif dari pemerintah pusat kepada daerah yang berhasil menjalankan MBG, Giri Prasta menyambut baik rencana tersebut.
Baca Juga: Jumat Bersih, Bupati dan Wabup Jembrana Pimpin Gotong Royong Bersama ASN
Dia memandang insentif fiskal dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus pengawasannya.
"Pertanyaannya sederhana, siapa sih pemerintah yang tidak menginginkan insentif? Ini adalah salah satu bentuk wujud motivasi yang diberikan oleh pemerintah pusat agar daerah bisa berkembang dalam tatanan urusan pembangunan maupun pengawasan. Saya kira itu," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang mendukung kesuksesan program MBG.
Pelaksanaan program tersebut bahkan akan menjadi salah satu indikator penilaian prestasi pemerintah daerah.
Sementara itu, data Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat sasaran penerima manfaat MBG di Bali mencapai 606.073 orang.
Jumlah tersebut terdiri atas 508.316 siswa, 33.717 guru dan tenaga kependidikan (tendik), serta 64.040 kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi
Demikian dilaporkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Putu Astri Dewi Miranti.(***)
Editor : Rika Riyanti