BALIEXPRESS.ID- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah unit penghasil dalam rangka membahas rancangan APBD 2027, Selasa (10/11/2026).
Rapat kerja ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran daerah yang bertujuan untuk mencermati proyeksi pendapatan, kebijakan transfer dari pemerintah pusat, serta mengidentifikasi berbagai potensi dan tantangan dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, dalam penyusunan anggaran ini, pihaknya berharap komunikasi dan sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga dengan baik.
Baca Juga: Demo di Jogja Berakhir Ricuh, 94 Orang Diamankan, Polisi Sita Beragam Barang Berbahaya
“Sehingga setiap dinamika dalam penganggaran dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Arnawa mengingatkan agar perencanaan anggaran disusun secara lebih cermat, realistis, dan selaras dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penyusunan komponen pendapatan dan belanja daerah pada APBD.
Baca Juga: Jelang Wacana Pemakzulan, Akun Instagram Gibran Mendadak Banjir Unggahan, Ini Isinya!
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang juga Sekda Tabanan, I Gede Susila, dalam pemaparannya menyampaikan PAD 2027 direncanakan sebesar Rp951,10 miliar lebih.
“Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23,93 miliar lebih atau 2,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp927,16 miliar lebih,” jelasnya.
Baca Juga: Bangli Siapkan 130 Titik LPJU Tenaga Surya, Kintamani Kebagian Paling Banyak
Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
Pada sisi belanja, APBD 2027 mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp2,13 triliun lebih.
Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp124,37 miliar lebih atau 5,51 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,25 triliun lebih.
Pemerintah Kabupaten Tabanan menegaskan bahwa pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
“Hal ini sebagai upaya untuk mendukung program serta kegiatan strategis yang berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah, serta membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ungkapnya. (*)
Editor : I Made Mertawan