BALIEXPRESS.ID– Lambatnya penyelesaian sejumlah produk hukum daerah sepanjang 2026 menjadi sorotan dalam evaluasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) pemrakarsa bergerak lebih cepat dan lebih siap pada tahun 2027.
Pesan itu disampaikan Ariadi saat membuka kegiatan evaluasi penyusunan produk hukum daerah Tahun 2026 sekaligus perencanaan pembentukan produk hukum daerah Tahun 2027 di Ruang Rapat RJ Bupati Buleleng, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: Anggaran PBI JKN 2027 Belum Aman, Bangli Masih Tunggu Kepastian BKK Provinsi
Menurut Ariadi, sejumlah regulasi sepanjang tahun ini memerlukan waktu penyusunan yang panjang.
Padahal, beberapa di antaranya merupakan regulasi prioritas yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pimpinan daerah.
Kenyataannya, penyelesaiannya belum berjalan sesuai harapan.
Baca Juga: Desa Bubunan Buleleng Terapkan Denda Rp500 Ribu bagi Pembuang Sampah Sembarangan
“Jangan sampai ketika ada hasil evaluasi atau perbaikan materi, kemudian dibiarkan terlalu lama. Kami berharap OPD pemrakarsa segera menindaklanjuti setiap masukan sehingga proses penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dapat berjalan lebih cepat,” tegasnya.
Ia meminta OPD meningkatkan koordinasi dan segera melakukan penyesuaian apabila Bagian Hukum memberikan koreksi, agar proses tidak terhambat.
Baca Juga: Petani Melon Bansari Perluas Akses Pasar melalui Program Klasterku Hidupku BRI
Untuk usulan Perda 2027, Ariadi menekankan pentingnya kesiapan sejak awal.
Naskah akademik harus lengkap, materi muatan jelas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
OPD juga harus memastikan setiap regulasi yang diusulkan memiliki urgensi dan kebutuhan yang jelas. Pengecekan terhadap regulasi di atasnya dinilai krusial.
"Jangan sampai sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, tetapi dalam prosesnya justru terkendala karena ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang akan berubah,” ujarnya.
Ariadi menjelaskan, pembentukan produk hukum daerah bukan sekadar urusan penulisan naskah.
Bagian Hukum bersama Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah turut mengkaji substansi yang diajukan agar sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.
Karena itu, pimpinan OPD diminta memahami betul rancangan yang diusulkan. Setiap rancangan akan dipaparkan di hadapan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah.
Kehadiran langsung pimpinan OPD dinilai penting agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar dipahami, terutama yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ariadi juga mengingatkan bahwa rancangan peraturan harus melewati konsultasi teknis dengan OPD terkait di tingkat provinsi sesuai bidang materinya, dilengkapi berita acara sebagai syarat tahap selanjutnya.
Setelah itu, rancangan masuk ke tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui evaluasi ini, ia berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara OPD pemrakarsa, Bagian Hukum, dan seluruh pihak terkait.
Dengan perencanaan matang dan koordinasi intensif, penyusunan Perda dan Perbup Buleleng 2027 diharapkan berjalan lebih efektif, tepat waktu, serta menjawab kebutuhan masyarakat. (*)
Editor : I Made Mertawan