Program MBG di Bangli Belum Merata, Riana Putra: Ini Persoalan Klasik

I Made Mertawan • Dipublikasikan Minggu, 22 November 2026 | 09:29 WIB
Ketua Satgas MBG Bangli I Dewa Bagus Riana Putra. (I Made Mertawan/Bali Express)
Ketua Satgas MBG Bangli I Dewa Bagus Riana Putra. (I Made Mertawan/Bali Express) 

BALIEXPRESS.ID– Pemerataan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangli masih menghadapi kendala. 

Dari kebutuhan sebanyak 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru tersedia 12 unit.

Selain jumlahnya masih terbatas, persebarannya juga belum merata. Sebagian besar SPPG masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan. 

Baca Juga: Kontraksi Saat Kapal Berlayar di Selat Bali, Penumpang KMP Suwarna Cakra Lahirkan Bayi Laki-Laki

Siswa di Kecamatan Kintamani baru sebagian kecil yang menikmati program makanan gratis Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra, ditemui belum lama ini, mengatakan kondisi tersebut merupakan persoalan klasik yang belum teratasi. 

Pihaknya berharap tidak terjadi kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Baca Juga: Jetski Mati Mesin di Perairan Uluwatu, Tiga Wisatawan Asing Dievakuasi Tim SAR

Menurutnya, daerah yang belum mendapatkan layanan justru perlu mendapat perhatian, terlebih masyarakat di wilayah tersebut memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh makanan. 

Salah satu contohnya adalah wilayah Peradi, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan MBG.

Baca Juga: Tren Padel di Bali Buka Peluang Bisnis Fesyen, Fei Ehmann Hadirkan FEI Padelwear

Wilayah tersebut dinilai membutuhkan perhatian karena kondisi geografisnya.

Sebaliknya, masyarakat di kawasan perkotaan relatif lebih mudah mendapatkan makanan. "Ini persoalan klasik," jelas Riana Putra. 

Riana Putra mengaku telah menyampaikan persoalan pemerataan tersebut kepada struktur Badan Gizi Nasional (BGN) di Bangli. 

Namun, upaya penambahan SPPG di wilayah pedesaan masih menghadapi sejumlah kendala.

Salah satunya minimnya minat investor untuk membangun SPPG di pedesaan. Selain itu, ketersediaan lahan juga menjadi tantangan.

"Bangli perlu 27 SPPG, baru terpenuhi 12. Kendalanya lahan, orang tidak mau berinvestasi," terang Sekda Bangli ini.

Di sisi lain, Satgas MBG Bangli akan memperketat pengawasan terhadap 12 SPPG yang telah beroperasi. 

Pengawasan dilakukan secara rutin melalui inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang ditetapkan BGN.

Dalam pengawasan tersebut, Satgas akan memeriksa pemenuhan 14 indikator, di antaranya legalitas dokumen, kualifikasi staf, kompetensi juru masak, ketersediaan air bersih, fasilitas penyimpanan bahan makanan berupa chiller dan freezer, kelayakan kompor, sanitasi dasar dan lainnya. 

Riana Putra mengakui pengawasan selama ini sudah berjalan, tetapi belum optimal.

Menurutnya, fasilitas yang sebelumnya memenuhi standar bisa saja mengalami kerusakan jika tidak dirawat. 

"Jangan sampai sudah rusak tidak diperbaiki, sehingga berkurang 14 indikator ini," tegasnya. (*) 

 

Editor : I Made Mertawan
MBG Bangli Kintamani SPPG