BALIEXPRESS.ID - DPRD Provinsi Bali tengah membahas pengadaan mobil dinas baru untuk para pimpinan dewan.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, menyampaikan bahwa pembahasan ini dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2025.
Keputusan ini diambil melalui musyawarah fraksi-fraksi dan komisi di DPRD Bali yang berlangsung pada Senin (25/11).
Baca Juga: Tahun 2025 Gedung DPRD Bali akan Direnovasi Bertahap, Gedung Rapat Utama Jadi Prioritas
"Kami membahas untuk menyepakati keputusan dewan yang besok akan diparipurnakan pada sidang ketujuh tentang peraturan daerah anggaran induk tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Bali," ujar pria yang akrab disapa Dewa Jack ini.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu agenda yang dibahas adalah pengadaan mobil dinas baru bagi empat pimpinan DPRD Bali, yaitu satu ketua dan tiga wakil ketua.
Mobil yang direncanakan adalah Toyota Alphard, yang dinilai sepadan dengan kendaraan Forkopimda lainnya.
Baca Juga: Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan; Usai Tembak AKP Ulil, AKP Dadang Coba Habisi Kapolres
"Keempat pimpinan ini mobilnya harus sama, yang membedakan hanya cc dan tipe. Itu aturan. Kami tidak lari dari aturan," tegas Dewa Jack.
Menurutnya, pemilihan mobil jenis Alphard ini dilakukan untuk menyesuaikan posisi DPRD dalam forum komunikasi pimpinan daerah.
"Kami menyeimbangkan, sehingga pada saat nanti kondangan bareng-bareng ya seimbanglah posisi kita. Selain itu, kami juga melihat provinsi lain dalam pengadaannya. Jadi ini bukan membuat-buat," terangnya.
Dewa Jack memastikan bahwa anggaran yang digunakan tidak akan membebani APBD, karena mobil dinas lama sudah dilelang akibat usianya yang tidak lagi layak.
"Mobil yang dulunya itu sudah dilelang karena memang sudah tua. Saya juga masih pakai mobil tua itu. Tapi pengadaan ini untuk tahun depan," jelasnya.
Disinggung terkait alasan dibalik tak menggunakan mobil listrik seperti yang tengah digaungkan Pemprov Bali, Dewa Jack menyebut bahwa fasilitas pendukung di Bali masih belum memadai.
Baca Juga: Cerita Para Siswa di Sumberklampok, Biasanya Bekal Nasi Kuning, Nanti Tidak Lagi
Selain itu, ia menekankan pentingnya mencari dealer dari Bali dan agar pajak masuk untuk Bali.
"Kalau kami di Provinsi Bali tentu belinya di dealer yang ada di Bali, agar pajak pembeliannya masuk Bali. Kan kita belum punya fasilitas memadai di sini, mungkin 5 tahun lagi baru memungkinkan," katanya.
Dewa Jack pun menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas baru ini telah disepakati seluruh anggota DPRD.
Baca Juga: PWNU Jatim Apresiasi Komitmen Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf
"Kita sepakat semua, sepakat bersama. Kalau enggak begitu, ya enggak diadakan," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Bali, I Gede Indra Dewa Putra, menjelaskan bahwa pengadaan ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2022 tentang kendaraan pimpinan.
Pengadaan ini juga sesuai dengan spesifikasi yang diatur, yaitu kapasitas mesin 2.700 cc untuk ketua dan 2.500 cc untuk wakil ketua.
Baca Juga: Prabowo Setuju Pulangkan Gembong Narkoba Bali Nine ke Australia, Ini Penjelasan Menkum
"Sebelumnya mobil dinas lama sudah dilelang, baik untuk gubernur, bupati, wali kota, maupun pimpinan DPRD. Sekarang tidak ada mobil pimpinan, makanya kami anggarkan," jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa total anggaran untuk pengadaan empat unit mobil dinas ini mencapai Rp5,6 miliar.
"Anggarannya Rp 1,4 miliar kali 4, total Rp 5,6 miliar, tapi nanti ada proses negosiasi," tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti