BALIEXPRESS.ID-Instruksi resmi yang dikeluarkan oleh ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal kepada daerah agar menunda keberangkatan ke Magelang untuk mengikuti retret menuai beragam komentar dari berbagai pihak.
Begitu juga keputusan tersebut ditanggapi oleh advokat Gede Pasek Suardika.
Baca Juga: Hasto Desak KPK Periksa Keluarganya, Jokowi Respons Tertawa dan Minta Buktikan
Melalui akun media sosial pribadinya, Pasek Suardika menyindir kepala daerah yang tegak lurus dengan perintah ketum partai dibandingkan dengan perintah presiden.
“Jika tegak lurus hanya dengan Ketum partai maka sebaiknya jangan bersumpah akan setia pada Pancasila UUD 45 dan Peraturan Perundangan yang berlaku,” tulis Pasek Suardika dikutip pada Sabtu (22/02/2025).
Lebih lanjut, Pasek Suardika menyebut jika hal itu dilakukan, maka kepala daerah seharusnya cukup taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik saja.
Baca Juga: Kecelakaan Maut Motor Hantam Truk Tronton saat Hindari Jalan Bergelombang, Satu Orang Tewas
Pihaknya juga menyebut bahwa kepala daerah yang tak mengikuti arahan presiden sebaiknya dilantik oleh ketum partainya saja.
“Cukup taat pada AD ART parpol saja. Begitu juga cukup dilantik oleh ketumnya saja, tidak usah oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
“Rakyat yang memilih anggap figuran saja tiada guna. Konsisten itu harus komprehensif,” pungkasnya.
Instruksi ini muncul setelah penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK, yang melibatkan dugaan suap dalam penetapan anggota DPR RI.
Baca Juga: Said Abdullah Minta Jokowi Tak Ikut Campur, Terkait Instruksi Megawati Soal Retret Magelang
Dalam surat yang ditandatangani Megawati, kepala daerah yang sudah berada dalam perjalanan menuju Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Instruksi ini tercantum dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” kata Megawati dalam surat instruksi tersebut.
Ia juga meminta kepala daerah dari PDIP untuk tetap menjaga komunikasi aktif dan siap menerima panggilan dari pimpinan partai.
Editor : Wiwin Meliana