DENPASAR, BALI EXPRESS-Menggali pesan moral dalam kekawin Bharatayudha tidak akan ada habisnya. Bahkan, epos Mahabharata ini, masih cukup relevan dalam kondisi Kali Yuga ini. Ini bisa dilihat dari kisah gratifikasi politik yang dilakukan Duryodana terhadap mertuanya sendiri, Prabu Salya, sebelum perang Bharatayudha pecah di Padang Kuruksetra.
Dosen Program Studi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Udayana, Putu Eka Guna Yasa tak menyanggah bahwa gerilya para politisi untuk mendekati masyarakat di masa-masa menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun ketika pemilihan umum (Pemilu), tampak semakin massif dilakukan.
Fenomena seperti ini bisa dilihat di Bali. Terlebih, enam kabupaten dan kota di Bali akan menggelar Pilkada serentak pada Desember mendatang. Bujuk rayu pasangan calon (Paslon) dalam berbagai simakrama untuk mendapatkan simpati dan dukungan para pemilih semakin gencar dilakukan.
“Di zaman transaksional seperti sekarang, mendengarkan para politisi sama dengan membagi waktu di tengah berbagai kesibukan,” ujar Guna Yasa kepada Bali Express (Jawa Pos Group) belum lama ini.
Oleh sebab itu, lanjutnya, sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat yang telah menjadi pendengar yang baik. Apalagi mereka yang mumpuni memberi puja-puji, dan tepuk tangan meriah ketika simakrama berlangsung, biasanya para politisi memberi apresiasi.
Dikatakannya, wujud penghargaan dari para politisi itu bisa dinikmati, baik secara kolektif maupun jatuh ke tangan-tangan individu. Intinya, berbeda yang didekati, berbeda pula yang menikmati. Jika yang didekati bagian dari pimpinan masyarakat, seperti kelihan, bendesa, dan orang-orang yang berpengaruh lainnya dengan cara formal. Maka, bentuk apresiasi akan dilimpahkan demi kepentingan publik.
Bentuknya bisa berupa pemberian bantuan terhadap pembangunan suatu pura, renovasi wantilan atau balai banjar, dan biaya penyelenggaraan upacara yadnya.
Sementara itu, jika masyarakat telah terlanjur melakukan kebulatan tekad untuk memilih suatu calon, maka tertutuplah kesempatan bagi politisi lain untuk masuk secara formal ke desa-desa yang menjadi incaran.
Akan tetapi, hal itu tidaklah menghentikan berbagai usaha para politisi untuk menembus desa-desa yang meskipun telah menyatakan 'briuk sapanggul, bah bedeg, kerik tingkih' atau diartikan sebagai tekad seratus persen mendukung untuk memenangkan satu calon. Mereka seperti angin yang bisa memasuki berbagai celah. “Tertutup celah formal, maka mereka akan mendobrak celah personal,” jelasnya.
Apabila yang didekati adalah individu, maka apresiasi akan dinikmati oleh perorangan. Bentuknya bisa iming-iming pekerjaan bagi sanak saudara, sampai pada hal-hal yang pragmatis berupa uang. Baju kaos dan stiker sudah biasa
Agaknya telah menjadi semacam 'kesepakatan maya' di antara para oknum politisi itu dengan masyarakat, bahwa mereka memberi untuk menerima.
Meskipun sejatinya tak semua politisi melakukan hal ini, pun tak semua masyarakat rela dikerdilkan harga dirinya demi menerima uang yang bisa habis dalam sehari.
Menerima pemberian para politisi dengan tagihan suara pada saat Pemilu, tanpa disadari adalah bentuk-bentuk kecil dari politik transaksional. “Untuk memahami konsekuensi dari sikap politik seperti itu, kita harus belajar dari Kakawin Bharatayudha, khususnya 'Salampah laku Krisna dan Salya. Kedua tokoh itu memiliki perbedaan sikap politik, sehingga menerima konsekuensi yang tidak sama dalam perang Bharatta Yuddha,” imbuh Guna Yasa.
Merujuk dalam epos tersebut, bahwa Krisna saat menjadi duta Panca Pandawa untuk melakukan konsolidasi di Hastina Pura dengan tujuan mendapatkan sebagian wilayah kerajaan, dijamu secara besar-besaran oleh Korawa. Mereka mempersembahkan emas, permata, dan berbagai sajian makanan untuk menyambut Raja Yadu itu.
Meski hatinya senang melihat aneka sambutan dari Raja Hastina, tetapi Krisna tidak menerima sedikitpun persembahan itu. Mengetahui penolakan tersebut, Duryodana segera menghardik Krisna dengan menyatakannya sebagai seseorang yang beretika buruk, karena tidak mau menerima emas, permata, dan aneka sajian yang telah dihidangkan.
Menyikapi hardikan Duryodana, Krisna menjawab bahwa sebagai duta, pantang untuk menerima persembahan sebelum tujuan tercapai.
Mengambil persembahan sebelum purna tugas, sama dengan memakan racun (apan mamukti wisya rakwa na siddhakarya). Walaupun tanpa sengaja, 'racun' itulah yang diteguk oleh Salya ketika menerima berbagai jamuan yang diberikan para Korawa ketika dalam perjalanan menuju Kuruksetra.
Salya tidak cermat ketika ajakan masuk ke perjamuan dilakukan dengan penuh sopan santun oleh Duryodana.
Ia mengira, persembahan itu adalah bagian dari prosesi penyambutan yang dilakukan oleh Panca Pandawa kepadanya. Konsekuensi menerima sambutan itu menyebabkan pilihan yang sulit bagi Raja Madra.
Ia yang seharusnya berpihak kepada Panca Pandawa, karena merupakan paman dari Nakula-Sahadewa, terpaksa bertempur dengan keponakannya sendiri di medan perang.
Apa sesungguhnya yang hilang sebagai akibat dari penerimaan segala kenikmatan semu politik transaksional menjelang perebutan kekuasaan? Menurut Raja Salya dalam salah satu dialognya dengan Nakula, ia kehilangan kemahardikaan jiwa. Mahardika berarti jiwa yang bebas seratus persen untuk melakukan pilihan-pilihan dalam hidup sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh.
Dikatakan Guna Yasa, karena kemahardikaan itu telah ditukar oleh berbagai kenikmatan, di akhir pertemuan rahasianya dengan Nakula, Salya mengatakan kesaktiannya akan diberikan untuk bertempur di pihak Korawa, tetapi hidupnya akan dipersembahkan kepada Panca Pandawa.
“Di titik terekstrimnya, tumbal politik transaksional menurut Kakawin Bharatayudha bisa jadi adalah nyawa. Masih adakah orang yang memiliki kemahaardikaan itu di tengah-tengah situasi politik saat ini?” pungkasnya.
Editor : I Komang Gede Doktrinaya